Transformasi Digital Inklusif Indonesia Disorot Dunia

Jakarta: Model transformasi digital inklusif yang dijalankan Indonesia menarik perhatian dunia dalam forum Leaders TalkX di Jenewa, Swiss. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pembangunan digital harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali.
 
"Konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir kelompok. Internet harus hadir di pedesaan, perkotaan, hingga daerah terpencil," ujar Meutya dalam diskusi panel bertajuk 'The Role of Governments and all Stakeholders in the Promotion of ICTs for Development', dikutip dari siaran pers, Kamis, 10 Juli 2025.
 
Meutya menegaskan pendekatan Indonesia mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan literasi digital sebagai satu model yang bisa direplikasi oleh negara lain.
 
Hingga Juli 2025, Program 10 Ribu Desa Digital yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menjangkau 4.132 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menghubungkan lebih dari 3,8 juta warga ke layanan digital untuk pertama kalinya.
 
Selain itu, pembangunan 7.500 menara BTS telah memperluas layanan 4G ke wilayah non-komersial, sementara jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring kini menjangkau seluruh provinsi.
 
"Target kami, 90 persen populasi Indonesia terkoneksi dengan internet pita lebar pada 2030, dan 100 persen pada 2045. Ini bagian dari Visi Indonesia Digital 2045," tegas Meutya.
 

Baca juga: Kemkomdigi Minta Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun Buat Akses Internet di Papua

(Gedung Kementerian Komdigi. Foto: dok DJPPI Komdigi)
 

Perkuat fondasi digital

 
Indonesia juga tengah memperkuat fondasi digital melalui pembangunan Pusat Data Nasional dan program pengembangan talenta digital seperti Digital Talent Scholarship dan Gerakan Nasional Literasi Digital.
 
Diketahui, forum Leaders TalkX di Jenewa ini dihadiri para menteri dan pejabat tinggi dari berbagai negara sahabat, termasuk Kamboja, Ghana, Iran, Rusia, Guinea, Somalia, dan Turki.
 
Kehadiran mereka mencerminkan pengakuan internasional terhadap keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan digital yang inklusif dan berkelanjutan.