Sektor Maritim Harus Dilindungi dari Ancaman Disinformasi

Jakarta: Maraknya hoaks dinilai tidak hanya menyesatkan opini publik, tetapi mengancam fondasi penting pembangunan ekonomi nasional. Termasuk, di sektor strategis seperti maritim.

"Hoaks adalah masalah besar Indonesia dan sangat bisa mengganggu investasi. Bahkan, sektor maritim yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena hoaks seperti ini," kata Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat Algooth Putranto, dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 14 Juni 2025.

Hal tersebut diungkap Algooth dalam diskusi media terkait polemik JKW Mahakam dan Dewi Iriana pada Jumat, 13 Juni 2025. Dia menanggapi cek fakta Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan tudingan kedua kapal milik keluarga Jokowi adalah hoaks.

Menurut Algooth hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi contoh nyata. Terutama, bagaimana disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.

Padahal, kata dia, kapal dengan nama-nama tersebut terbukti milik perusahaan-perusahaan swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan istrinya sebagaimana disebutkan secara keliru oleh hoaks tersebut.

Hal itu, kata dia, juga diverifikasi oleh media yang menelusuri bahwa kapal itu tidak ada sangkut paut kepemilikan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
 

Baca: 3 Strategi Menjadi Pemain Maritim RI Berkelas Dunia

”Jadi isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya sangat berlapis-lapis itu. Sehingga patut kita apresiasi ketika Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan secara resmi melalui website resminya Komdigi.go.id bahwa isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel dari Raja Ampat dan juga milik Presiden ke-7 Jokowi adalah hoaks,” ujar Algooth.  

Dia melihat hal tersebut sebagai momentum pemerintah untuk mempertebal perlindungan, khususnya di sektor maritim. Menurut Algooth, perlindungan terhadap sektor maritim sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi harus dimulai dengan membersihkan ruang publik dari hoaks. 

“Langkah klarifikasi yang dilakukan oleh perusahaan pemilik kapal dan pernyataan resmi dari Komdigi dan Presiden Jokowi adalah tindakan tepat. Sekarang tinggal publik yang harus lebih cerdas dalam menyaring informasi,” tutup Algooth.