ADA pandangan ekstrem dari seorang teman ihwal bagaimana mestinya Indonesia bersikap terhadap Amerika Serikat (AS) dalam masalah tarif resiprokal. Menurut sang teman itu, pertama, Indonesia mesti tetap memperbaiki tata niaga impor dan ekspor kita agar lebih fair dan transparan.
Udahin aja bisnis rente. Jangan percaya nontariff barrier karena hal itu hanya menguntungkan pengusaha rente. Itu semua enggak ada manfaatnya bagi negara. Contoh, kita menerbitkan kuota gula, kuota kedelai, kuota jagung, dan kuota-kuota lain dengan harapan bisa melindungi petani lokal dan agar petani bisa mandiri.
Nyatanya, kata sang teman, sudah lebih dari 10 tahun praktik kuota ini dan itu dijalankan, bukannya kemandirian yang didapat, melainkan kita malah terus bergantung kepada impor. Hampir saban tahun kita tak kunjung bisa menghindari impor ini dan itu.
Kita juga tetapkan kewajiban TKDN (tingkat komponen dalam negeri) untuk industri dengan harapan bisa mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pertumbuhan industri lokal. Nyatanya, sang teman memegaskan, selama hampir 10 tahun kewajiban TKDN, yang terjadi justru deindustrialisasai.
“TKDN malah semakin membuat kita sulit menggandeng mitra atau vendor teknologi tingkat tinggi yang diperlukan untuk kemajuan maka sebaiknya lepaskan saja kewajiban TKDN itu,” sang teman kian menggebu mempertahankan pendapatnya itu.
Langkah kedua, lanjutnya, setelah kita perbaiki nontariff barrier, enggak perlu lagi bernegosiasi dengan AS soal tarif resiprokal tersebut karena memang tarif kita sudah rendah banget terhadap barang AS. Kebetulan apa yang kita impor dari AS memang barang yang kita perlukan dan kita belum bisa membuatnya lebih baik di dalam negeri.
Biarkan saja AS dengan tarif mereka. Toh, itu akan membebani dalam negeri AS sendiri. Lihatlah bagaimana rakyat AS berdemonstrasi menolak kebijakan Donald
Trump yang mereka anggap bakal jadi ‘kiamat kecil’ bagi mereka.
Langkah ketiga, sang teman itu melanjutkan tanpa memberikan kepada saya kesempatan menyela, kalaupun Indonesia masuk negosiasi dengan AS, itu tidak akan mengubah apa pun sikap AS kepada Indonesia. Dia lalu mengisahkan temannya di Vietnam yang memberi tahunya bahwa AS menginginkan Vietnam meninggalkan semua kerja sama dengan Tiongkok, keluar dari BRICS, dan membatalkan swap currency settlement dengan Tiongkok.
Itu disebabkan Vietnam keberatan dengan usul nontarif itu. “Maka usul tarif 0% yang diajukan Vietnam guna ‘melunakkan hati’ AS dibuang ke tong sampah oleh Trump,” ucap sang teman menceritakan bagaimana teman Vietnamnya itu meyakinkannya.
Apa, ya, Indonesia tega dan berani meninggalkan Tiongkok sebagaimana saran serupa AS terhadap Vietnam? Sang teman tak yakin karena bagaimana bisa meninggalkan Tiongkok kalau kita punya utang besar dengan mereka untuk membangun pembangkit listrik, membangun pelabuhan, dan merealisasikan kereta cepat Whoosh.
Investasi Tiongkok di Indonesia juga besar. “Di sektor nikel saja, 90% investasinya berasal dari Tiongkok. Kalau kita paksakan bersimpang jalan dengan ‘Negeri Tirai Bambu’ itu, kita bakal membuka masalah baru. Bisa jadi, kita bakal kena jebakan seperti Presiden Ukraina yang disuruh perang dengan Rusia oleh AS.
Setelah babak belur, AS minta agar Ukraina menyerahkan semua mineral tambang kritis kepada AS. Kalau Ukraina enggak mau, AS pun tidak mau lagi memberikan bantuan uang untuk perang. Itu bisa saja terjadi pada Indonesia yang terprovokasi perang dengan Tiongkok di Laut China Selatan (Laut Natuna Utara),” ia menyerocos terus.
Jadi, sang teman menyarankan agar kita selow aja menyikapi tarif resiprokal Trump itu. Jalankan hubungan dengan AS seperti biasa saja. Begitu juga hubungan dengan Tiongkok, jalankan biasa aja.
Lalu, kalau kita pro-AS, apakah pemutusan hubungan kerja alias PHK akan terhindar? Enggak juga. Tetap saja terjadi PHK. Mengapa begitu? Karena masalah struktur biaya dalam industri kita memang tidak efisien. Benahi saja struktur cost industry dengan deregulasi.
Sang teman yakin, dengan tarif di atas 125% yang dikenakan Trump kepada Tiongkok, asal kita tetap netral, bukan tidak mungkin banyak industri padat karya Tiongkok yang direlokasi ke Indonesia. Pasti pengusaha AS akan berinvestasi di Indonesia. Sesimpel itu.
Saya pun bingung digedor dengan solusi ekstrem dari sang teman. Tadinya saya ingin membantah semua cara ‘ekstrem’ yang dia kemukakan. Namun, diam-diam, saya tak sanggup menyangkal gempuran ‘proposalnya’ itu. Sembari menyeruput kopi, menyocol pisang goreng ke sambal, saya seperti harus me-reset pandangan saya tentang cara menghadapi Trump.
Streaming