Penggunaan Etanol Dinilai Bukti Nyata Transisi Energi Hijau

Jakarta: Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto mengulas kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Yakni, yang mendorong penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dinilai langkah konkret menuju energi hijau dan kemandirian energi nasional. 

Langkah ini, kata dia, menjadi bukti bahwa Kementerian ESDM sudah berada di jalur yang tepat sesuai roadmap transisi energi bersih. Tri mengatakan penggunaan etanol dalam BBM merupakan kebijakan strategis yang sejalan dengan tren global dekarbonisasi. Ia menilai langkah Menteri Bahlil bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga pondasi penting menuju swasembada energi.

“Kebijakan pencampuran etanol dalam BBM ini menunjukkan Kementerian ESDM sudah berada di roadmap yang benar menuju energi hijau," kata Tri dalam keterangan yang dikutip Minggu, 12 Oktober 2025.

Menurut dia negara-negara maju sudah lama menggunakan etanol untuk menekan emisi karbon. Sementara itu, Indonesia punya potensi besar dari bahan baku lokal seperti tebu, singkong, dan jagung. 

"Jadi kebijakan ini tepat dan visioner,” ujar Tri.
 

Baca Juga:  Swasembada Energi dan Terobosan Etanol Dinilai Langkah Menuju Kemandirian Nasional

Tri menegaskan, langkah ini juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi daerah, terutama wilayah penghasil bahan baku bioetanol. Dengan sinergi lintas sektor, kebijakan tersebut dapat menciptakan efek berganda, dari pengurangan impor hingga penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal. 

“Kalau dijalankan secara serius, program ini bisa menjadi tonggak awal kemandirian energi nasional sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Tri

Mewujudkan Swasembada Energi

Sementara itu, Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah, menilai dorongan penggunaan etanol merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam poin kedua Asta Cita.

Ia mengapresiasi arah kebijakan pemerintah di bawah kendali Presiden Prabowo yang tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada kemandirian dan inovasi energi domestik.

“Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Ini bukan hanya soal teknologi energi, tetapi soal visi jangka panjang. Kalau bisa konsisten, Indonesia akan benar-benar mandiri,” ujar Ima.

Ima menambahkan, program energi hijau seperti etanol menjadi momentum penting untuk memperbaiki ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, yang saat ini mencapai hampir separuh dari kebutuhan nasional. Menurutnya, substitusi impor harus menjadi strategi utama untuk memperkuat struktur ekonomi energi dalam negeri.

“Kita harus memproduksi sendiri. Jangan sampai ekspor minyak mentah murah tapi impor BBM mahal. Inisiatif seperti etanol justru membantu memperkuat kemandirian energi nasional,” tegasnya.
 

Baca Juga:  Soal Impor BBM bagi SPBU Swasta, Bahlil: Ikuti Aturan yang Ada

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan wajib campuran etanol 10 persen (E10) akan mulai berlaku pada 2025 di seluruh SPBU Indonesia. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan bahan bakar sekaligus mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya nabati dalam negeri. 

Sebab, kata Bahlil, etanol berasal dari tanaman yang bisa diperoleh di dalam negeri, seperti tebu, jagung, dan singkong. “Kandungan etanol di dalam BBM (akan) mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar," ujar Bahlil.

Untuk memenuhi kebutuhan etanol yang akan meningkat, Menteri Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk membangun dua pabrik etanol, yaitu pabrik etanol dari tebu di Merauke dan pabrik etanol dari singkong yang masih dicari lokasi tepatnya. Dia menuturkan pihaknya segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10 persen. 

"Arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk kami membangun industri etanol. [Butuh] 2-3 tahun terhitung sekarang ya, jadi kita harus hitung baik-baik dulu," kata Bahlil.