Lebih dari 30.000 Warga Gaza Pindah ke Utara Selama Gencatan Senjata

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 300.000 warga Gaza berpindah dari wilayah selatan ke utara selama masa gencatan senjata. Perpindahan massal ini memungkinkan tim kemanusiaan menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

“Data PBB menunjukkan sebanyak 310.000 orang bergerak dari selatan ke utara antara Jumat, 10 Oktober hingga Minggu, 12 Oktober, sementara 23.000 orang melakukan perjalanan sebaliknya. Lonjakan perpindahan ini terjadi karena longgarnya pembatasan pergerakan selama gencatan senjata,” sebut laporan Anadolu, Selasa 14 Oktober 2025.

Situasi tersebut memberikan dampak positif terhadap upaya kemanusiaan. Tim PBB kini dapat menjangkau wilayah yang sebelumnya tertutup selama berbulan-bulan, mempercepat distribusi logistik medis dan bantuan darurat.

Selain itu, Central Emergency Response Fund (CERF) mengalokasikan dana sebesar USD11 juta untuk persiapan musim dingin, menambah total bantuan menjadi USD20 juta setelah tambahan USD9 juta yang disalurkan pekan lalu.

Dalam rencana kemanusiaan PBB yang berlangsung selama 60 hari pertama, fokus utama bantuan meliputi penyediaan makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal, barang kebersihan, serta perlindungan warga. Namun, keterbatasan dana CERF masih menjadi tantangan bagi kelangsungan bantuan di wilayah tersebut.

Tahapan kesepakatan

Dari sisi politik, gencatan senjata yang dimulai pada Jumat, menjadi bagian dari kesepakatan dua tahap antara Israel dan Hamas. Pada fase pertama, kedua pihak melakukan pertukaran tahanan, dengan Israel membebaskan tawanan Palestina dan Hamas melepaskan warga Israel.

Sementara pada fase kedua, direncanakan pembentukan pemerintahan baru Gaza tanpa keterlibatan Hamas, disertai pelucutan senjata dan pengawasan pasukan multinasional.

Sejak konflik pecah pada Oktober 2023, tercatat 67.800 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kondisi Gaza kini digambarkan PBB mendekati tidak layak huni akibat kerusakan infrastruktur dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.

(Muhammad Adyatma Damardjati)