Pertahankan Status Geopark Kaldera Toba, Pengelola Diingatkan Jaga Konsistensi

Samosir: Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu yakin status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark dapat dipertahankan. Keyakinan itu ia sampaikan usai bertemu dengan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba dan sejumlah tokoh di Kantor Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Rabu, 4 Juni 2025.

“Saat ini status Geopark Kaldera Toba memang dalam kondisi kartu kuning, tapi setelah pertemuan ini saya percaya dengan orang-orang baru di badan pengelola. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan kewajiban yang ditetapkan UNESCO di sisa waktu yang ada,” ujar Bane.

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa pihak pengelola memastikan pemasangan elemen visibilitas di 16 situs di kawasan Danau Toba akan diselesaikan. Elemen visibilitas, seperti pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi, merupakan salah satu syarat dari UNESCO untuk mempertahankan status geopark.

“Bahkan ada penemuan situs baru di beberapa wilayah yang akan ditinjau langsung oleh pihak UNESCO. Ini kabar baik. Kita harus saling bantu agar semuanya bisa terwujud,” ucapnya.

Meski demikian, Bane menegaskan perlunya konsistensi pengelolaan setelah penilaian dilakukan. “Jangan hanya semangat saat asesor datang, tapi setelah itu diam lagi,” katanya.

Pertemuan itu turut dihadiri GM Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Cholis; Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Tetti Naibaho; Manajer Geopark, Ovi Vensus H. Samosir; serta tokoh pelestari kawasan Danau Toba, Wilmar Simanjorang.

Dalam forum tersebut, pengurus Geopark Kaldera Toba menyampaikan harapan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, terutama terkait kejelasan nomenklatur lembaga pengelola. Pasalnya, sejak perubahan struktur kementerian, badan pengelola tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi yang telah dibubarkan.

“Kami sebagai wakil rakyat akan mendorong kepastian nomenklaturnya. Tanpa kejelasan ini, tidak ada kepastian anggaran. Dan tanpa anggaran, mustahil pengelolaan bisa berjalan optimal,” tegas Bane.

Ia menambahkan, status geopark global yang diakui UNESCO penting dipertahankan karena memberi dampak besar terhadap sektor pariwisata, ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta edukasi masyarakat terkait warisan geologi.

Diketahui, pada Juli 2025, tim asesor dari UNESCO dijadwalkan menilai ulang Geopark Kaldera Toba. Sejak menerima kartu kuning pada September 2023, badan pengelola diberi waktu dua tahun untuk melakukan pembenahan.

UNESCO mencatat empat rekomendasi perbaikan, yaitu peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, revitalisasi badan pengelola, pelatihan manajemen untuk memahami prinsip UGGp (UNESCO Global Geopark), serta peningkatan visibilitas melalui infrastruktur pendukung.

“Status geopark global adalah bentuk pemuliaan terhadap lingkungan dan ekosistem. Mustahil kita bisa mempertahankan status ini jika hutan dan daerah tangkapan air di Danau Toba rusak. Ini harus kita jaga bersama,” pungkas Bane.