Profil PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Dipecat akibat Skandal Obrolan dengan Presiden Kamboja

Jakarta: Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, secara resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Jumat, 29 Agustus 2025. Pemecatan ini dipicu oleh percakapan kontroversial antara Paetongtarn dan Presiden Kamboja, Hun Sen, yang dianggap melanggar etika kepemimpinan nasional.

Pemecatan ini menandai kali kelima dalam 17 tahun terakhir seorang perdana menteri Thailand diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, memperkuat citra sistem politik Thailand yang kerap diwarnai intervensi yudisial dan krisis demokrasi.

Dengan jatuhnya Paetongtarn, masa depan politik dinasti Shinawatra kembali diguncang. Lantas siapa sebenarnya Paetongtarn Shinawatra dan bagaimana perjalanan politiknya? Berikut ulasannya:
 

Latar Belakang dan Pendidikan

Foto: Paetongtarn dan ayahnya, Thaksin Shinawatra. (News.AZ)

Melansir Britannica, Paetongtarn Shinawatra lahir di Bangkok pada 21 Agustus 1986 sebagai anak bungsu dari Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang digulingkan dalam kudeta militer 2006.

Keluarganya merupakan bagian dari dinasti politik paling berpengaruh di Thailand. Ayahnya, Thaksin, dan bibinya, Yingluck Shinawatra, keduanya menjabat sebagai perdana menteri sebelum akhirnya digulingkan melalui kudeta atau keputusan pengadilan. Pengaruh besar keluarga ini dalam politik nasional membuat nama Paetongtarn sudah dikenal publik sejak usia muda.

Sejak kecil, Paetongtarn tumbuh dalam lingkungan elite politik dan bisnis. Ia menjalani pendidikan dasarnya di sekolah-sekolah swasta ternama di Bangkok. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Inggris.

Di University of Surrey, ia mengambil program sarjana dengan jurusan ilmu politik dan sosiologi dan lulus tahun 2008. Tak lama kemudian, ia memperoleh gelar magister di bidang manajemen internasional dari University of London.
 

Karier Bisnis dan Awal Politik

Sebelum terjun ke dunia politik, Paetongtarn membangun rekam jejak sebagai pelaku bisnis muda yang sukses. Ia terlibat dalam sejumlah perusahaan milik keluarga, terutama di sektor properti dan perhotelan.

Ia menjabat sebagai direktur eksekutif SC Asset Corporation, perusahaan pengembang properti besar di Thailand yang berada di bawah kendali keluarga Shinawatra. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut memperluas portofolio proyek dan memperkuat posisi pasar, menjadikannya salah satu pengembang papan atas di negeri itu.

Selain itu, Paetongtarn juga aktif dalam pengelolaan jaringan hotel mewah milik keluarga, termasuk merek-merek yang beroperasi di berbagai kawasan wisata utama Thailand.

Langkah pertamanya ke dunia politik dimulai secara simbolis pada tahun 2021 saat ia bergabung ke Partai Pheu Thai (PTP), partai yang didirikan ayahnya, sebagai ketua Komite Penasihat Inklusi dan Inovasi.

Pada 20 Maret 2022, ia diperkenalkan sebagai pemimpin "Keluarga Pheu Thai," sebuah kampanye untuk mempersatukan kekuatan internal partai dan memperluas basis dukungan publik menjelang pemilu.
 

Baca Juga: PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dipecat Terkait Skandal Telepon

 

Menjabat Perdana Menteri dan Pemecatan

Foto: Paetongtarn dan Presiden Kamboja Hun Sen. (The Nation)

Pada pemilu 2023, Partai Pheu Thai mencalonkan Paetongtarn sebagai perdana menteri. Meski gagal menang telak, partai tersebut berhasil membentuk koalisi pemerintahan dan mengantarkannya menjadi PM perempuan pertama sejak bibinya, Yingluck.

Ia resmi dilantik pada 1 Desember 2023. Pemerintahannya berfokus pada agenda pemulihan ekonomi, penanggulangan kesenjangan sosial, serta rekonsiliasi pascakrisis politik.

Paetongtarn menjalankan jabatan sebagai perdana menteri dalam situasi ekonomi Thailand yang stagnan dan penuh tekanan pascapandemi. Dengan pengalaman pemerintahan yang terbatas, ia mencoba menggalang stabilitas politik melalui kelanjutan program jaminan sosial dan pembagian bantuan tunai senilai 10.000 baht bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Ia juga mempromosikan legalisasi perjudian dan memperluas investasi pada proyek pertanian serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendongkrak daya saing nasional.

Namun, masa jabatannya hanya berlangsung kurang dari dua tahun. Pada 29 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mencopot Paetongtarn dari jabatannya.

Pemicu keputusan tersebut adalah percakapan diplomatik yang bocor ke publik antara dirinya dan Presiden Kamboja Hun Sen pada pertengahan bulan Mei 2025 sebelum diskors dari tugasnya pada bulan Juli.

Dalam percakapan yang dibocorkan oleh pihak Kamboja tersebut, Paetongtarn menyebut salah satu perwira tinggi Thailand sebagai "lawan" dan memanggil Hun Sen dengan sapaan “paman,” yang dianggap merendahkan martabat negara.

"Saya paham bahwa baik saya maupun Tuan Hun Sen sama-sama menginginkan perdamaian bagi kedua negara kita. Saya tidak ingin Paman (sapaan yang digunakan PM kepada Hun Sen dalam bahasa Inggris saat panggilan) mendengarkan mereka yang berasal dari pihak oposisi kami," ujar Paetongtarn berdasarkan transkrip panggilan telepon yang bocor.

"Karena jika Paman mendengarkan orang-orang seperti Komandan Area Militer ke-2 (komandan saat konflik meletus Mei 2025), yang berasal dari pihak berseberangan, apa pun yang mereka katakan bisa membuat Paman terganggu atau bahkan marah saat mendengarnya," tambahnya.

Kasus ini pun menjadi salah satu episode terbaru dari sejarah panjang intervensi yudisial dalam politik Thailand.

Pemecatan Paetongtarn Shinawatra menandai babak baru dalam dinamika politik Thailand yang sarat tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di tengah bayang-bayang dinasti Shinawatra dan ekspektasi publik terhadap kepemimpinannya, langkah Mahkamah Konstitusi memperlihatkan betapa rapuhnya posisi politik bahkan bagi figur sekuat Paetongtarn.

Perjalanan kariernya yang cepat dan penuh tekanan menjadi cerminan rumitnya transisi demokrasi di Thailand.