Program Ekonomi Pemerintah Sudah Oke, Tinggal Eksekusi yang Mumpuni

Jakarta: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (Asprindo) Didin Damanhuri menyebut, kebijakan ekonomi rakyat yang diusung pemerintah belum menyelesaikan permasalahan yang ada. Meskipun banyak program disiapkan, ia menyebut perlu adanya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Ia mengatakan perlunya SDM yang mampu menjalankan program sesuai rencana. Saat ini ada program makan siang bergizi (MBG) yang menyedot anggaran Rp171 triliun meski baru terealisasi Rp4,4 triliun serta Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan hadir di lebih dari 80 ribu desa untuk mendorong ekonomi rakyat.

"Kalau itu berjalan, maka itu sangat bagus. Namun yang jadi pertanyaan, apakah SDM yang ada di desa itu memadai untuk mengelola koperasi desa dengan enam outletnya itu. Managementnya bagaimana?" kata Didin kepada wartawan dikutip Rabu, 13 Agustus 2025.

Ia pun menyoroti roh koperasi yang berbasis gotong royong, bukan entitas liberal, untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama. Didin pun mempertanyakan kemampuan para anggota koperasi dalam mengelola anggaran senilai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan.

"Kalau program Koperasi Desa dijalankan dengan pendampingan dalam keterampilan manajemen serta penyadaran ruh koperasi, maka itu bisa menimbulkan multiplier effect yang besar di pedesaan. Ada anggaran besar yang masuk ke desa," ucapnya.

Hal yang sama juga harus diterapkan pada program Sekolah Rakyat, yang memiliki nilai anggaran besar. Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah menyalurkan anggaran yang besar itu pada sekolah inpres yang sudah ada di kecamatan dan pedesaan sehingga dapat memperbaiki kurangnya fasilitas hingga ketersediaan guru.
 

Baca juga:  Rincian Lengkap Asumsi Makro dan Target Pembangunan RAPBN 2026

(Wisma Danantara. Foto: Dok istimewa)

Kesuksesan Danantara dinanti

Didin juga menyoroti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia menyebut, Danantara hadir sejalan dengan konsep yang pernah dikemukakan oleh ayah dari Presiden Prabowo Subianto, Soemitro Djojohadikusumo yang memimpikan konsep ekonomi state-led development.

"Sistem ini membutuhkan sistem politik yang tidak transaksional. Sistem yang tidak mengizinkan kebocoran sedikitpun. Saya berharap, Danantara ini tidak menyimpang dari UUD 1945. Tapi, kalau Danantara itu berhasil dikelola, seperti layaknya Temasek, maka itu sangat bagus," ujarnya.

Ia menegaskan, BUMN maupun Danantara dan seluruh program pemerintah harus menjadi subject of control dari semua pihak. Pengawasan tak bisa hanya oleh Presiden, tapi juga melibatkan DPR sehingga berbagai program yang sudah dirancang bisa dieksekusi maksimal.

"Pemerintah, rakyat, cendekiawan harus mengawasi seluruh program ini, agar benar-benar memberi kesejahteraan pada rakyat, jangan sampai bocor, kalau rugi harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset milik rakyat ini tidak perform," ungkapnya.