Sesuai Asta Cita, Kebijakan Menteri Bahlil Disebut Memihak Rakyat

Jakarta: Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, disebut sudah sesuai dengan Asta Cita. Sebab, berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kebijakan demi kebijakan lahir dengan semangat keberpihakan pada rakyat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo," kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi dalam keterangan yang dikutip Senin, 20 Oktobee 2025.

Hal itu diungkap Abdul, merespons sigi lembaga terkait yang menuding Bahlil tak optimal bekerja. Menurut Abdul, survei tersebut tak berdasar.
 

Abdul mencontohkan kinerja Bahlil bekerja nyata mengeksekusi program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Bahkan, hingga wilayah terluar Indonesia.

"Menteri ESDM memenuhi kebutuhan anak-anak Indonesia agar tidak lagi belajar dalam gelap," kata Abdul.

Survei yang dimaksud Abdul, yakni besutan Center for Economic and Law Studies (Celios). Survei itu menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada posisi terburuk.

Abdul Rahman Farisi menegaskan bahwa alih-alih buruk, kinerja Bahlil didukung oleh serangkaian capaian nyata yang mengubah wajah energi Indonesia dalam satu tahun terakhir, dari pemerataan akses hingga tata kelola yang tegas.

"Kami melihat survei ini mengabaikan fakta implementasi di lapangan. Penilaian yang menempatkan Menteri Bahlil pada posisi terburuk kami nilai tidak proporsional," kata Abdul.

Di sektor Pertambangan Pro-Rakyat, Abdul Rahman menyebut pemerintah bertindak berani dengan membuka akses bagi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025.


Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Dok. Metro TV.

Sementara itu, Keberlanjutan dan Ketegasan Tata Kelola ditegakkan dengan membekukan ratusan izin perusahaan nakal yang tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek) dan menertibkan tambang ilegal.

“Bahkan, di sektor hulu migas, upaya Peningkatan Produksi dan Manfaat Langsung dilakukan dengan menghidupkan kembali sumur tua dan melibatkan masyarakat melalui perbaikan tata kelola sumur rakyat,” ujarnya.

Capaian kebijakan pro-rakyat ini, menurut Abdul Rahman, justru memperkuat fundamental ekonomi. Seperti hingga pertengahan 2025, investasi sektor ESDM sudah tembus Rp225 triliun.

“Tertinggi dalam lima tahun terakhir, dan PNBP mencapai Rp138 triliun. Artinya, penilaian Celios tidak berdasar pada fakta ekonomi," tegas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Ia pun menyimpulkan opini negatif yang diarahkan ke Bahlil adalah indikasi positif tengah melaksanakan reformasi yang berani.

“Menteri Bahlil tengah menunjukkan kinerja terbaik. Kami berharap semua pihak untuk menilai kinerja berdasarkan fakta implementasi dan data resmi, bukan hasil survei opini yang terbatas dan berpotensi menggiring opini,” tutup Abdul Rahman.