Disebut Asal-asalan, Pelaksanaan PMN Perlu Dievaluasi Menyeluruh

Jakarta: Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Fraksi PKS Anis Byarwati heran masih banyaknya persoalan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Persoalan tersebut akhirnya menyita perhatian Komisi XI dan BAKN yang mendorong dilakukan evaluasi mendalam.

"Kami sangat menginginkan evaluasi mendalam pada pelaksanaan PMN," ketus Anis dalam sebuah forum grup diskusi, Kamis, 13 Juli 2023.

Anis menyinggung pemberian PMN yang terkesan asal-asalan. Ia melihat banyaknya PMN yang copy-paste seiring dengan adanya BUMN yang terus-terusan mendapatkan PMN setiap tahun meskipun tidak membutuhkan.

Anis juga tidak menginginkan PMN digelontorkan untuk membantu BUMN yang fraud akibat kesalahannya sendiri dalam mengelola perusahaan. "Kita satu-satunya yang menolak pemberian PMN untuk persoalan Jiwasraya," tegasnya.

Pemberian PMN tak mampu selesaikan masalah

Anis, melalui BAKN juga mencoba untuk menelaah lebih lanjut pelaksanaan KMN. Pihaknya telah meminta penjelasan dari beberapa direksi BUMN terkait akuntabilitas penggunaan PMN yang bernilai puluhan triliunan rupiah.

Dia turut menyinggung pemberian PMN yang nyatanya tidak cukup menyelesaikan masalah pada BUMN. Ia meminta pemerintah untuk mengendalikan ambisi dan obsesi untuk membangun infrastruktur, terlebih proyek-proyek tersebut digawangi oleh banyak perusahaan pelat merah.

"Mandalika, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu proyek-proyek yang tidak terduga, tiba-tiba muncul pengajuan PMN-nya," cetusnya.

Anis berharap PMN dapat dipergunakan sebijak mungkin. Terlebih penganggarannya yang berasal dari APBN mengharuskan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak.