India Desak PBB Pikirkan Kembali Prioritas Reformasi di Abad ke-21

New Delhi: Perdana Menteri India Narendra Modi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan reformasi yang sejalan dengan realitas abad ke-21 demi memastikan keterwakilan suara-suara yang penting, menurut sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu, 3 September 2023.

"Pendekatan pertengahan abad ke-20 tidak dapat membantu dunia di abad ke-21," kata Modi, yang akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak G20 di akhir pekan depan, kepada kantor berita Press Trust of India.

Modi, pemimpin negara berpenduduk terpadat di dunia dan bercita-cita menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, berupaya meningkatkan status India dan mempromosikan tujuan-tujuannya, seperti keringanan utang yang tidak berkelanjutan, dengan menggunakan mimbar global KTT G20 yang dimulai pada 9 September mendatang.

Masih dalam wawancara, Modi menegaskan kembali dukungannya agar Uni Afrika menjadi anggota penuh G20.

KTT G20 India akan menampilkan daftar tamu paling ternama di India, mulai dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman.

Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Realitas Abad ke-21

"Lembaga-lembaga internasional perlu mengenali realitas yang berubah, meninjau kembali prioritas mereka," kata Modi, seraya menambahkan bahwa penting untuk memastikan keterwakilan suara.

"Kepresidenan India di G20 juga menaburkan benih kepercayaan di negara-negara yang disebut sebagai dunia ketiga," sambungnya.

Modi, 72 tahun, mengatakan kepresidenan India di G20 telah menghasilkan pengakuan bahwa kebijakan anti-inflasi di satu negara tidak merugikan negara lain.

Inflasi sangat memukul banyak masyarakat miskin di India. Para ekonom dalam jajak pendapat Reuters telah menaikkan perkiraan inflasi mereka secara tajam untuk kuartal ini, memperkirakan kenaikan harga akan tetap berada di atas batas bank sentral sebesar 6 persen hingga setidaknya bulan Oktober.

Modi menyerukan kerja sama global dalam memerangi kejahatan dunia maya, dengan mengatakan, "teroris yang menggunakan jaringan gelap, metaverse, dan mata uang kripto untuk memenuhi tujuan jahat, dapat berdampak pada tatanan sosial suatu negara."