Pengendalian Tempat Ibadah Disebut Berpotensi Munculkan Pembatasan HAM

Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa usulan untuk mengendalikan semua tempat ibadah oleh pemerintah, seperti yang diajukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki potensi besar untuk adanya pembatasan HAM.

“Hal ini juga menciptakan masalah terkait praktik melaksanakan hak untuk beragama dan menjalankan agama sesuai keyakinannya itu melalui pendirian rumah ibadah,” kata dia kepada Media Indonesia, Selasa, 5 September 2023.

Lebih lanjut, menurut Usman usulan itu sama saja memberi akses kepada pemerintah atas kendali penuh terhadap tempat ibadah yang dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah atau aparat keamanan negara bisa menggunakan kontrol tersebut untuk mengekang pandangan atau aktivitas agama, pemilik agama, dan tempat ibadah tertentu yang dianggap berpotensi radikal, menyimpang atau sesat melalui cara yang kurang menghormati kaidah HAM.

“Tindakan mengendalikan tempat ibadah oleh pemerintah juga dapat memicu protes dan ketegangan di antara masyarakat yang merasa hak-hak mereka dilanggar. Ini dapat mengarah pada eskalasi konflik dan ketidakstabilan sosial,” ujar Usman.

Menurutnya, sebenarnya ada banyak cara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan beragama untuk mengatasi masalah-masalah radikalisme yang dikhawatirkan pemerintah, yaitu meningkatkan pendidikan, promosi toleransi, mendorong dialog antaragama, dan mengawasi aktivitas teroris.

“Itu adalah langkah-langkah yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan konstitusi ketimbang mengendalikan rumah-rumah ibadah,” ungkap dia.

Sebelumnya, BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia supaya tak jadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari luar negeri.

Awalnya anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Safaruddin, menyinggung soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurut dia, terdapat masjid BUMN di Kalimantan Timur yang kerap mengkritik pemerintah.

"Ada masjid di Balikpapan itu pak itu masjidnya (milik) Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak. Di dekat Lapangan Merdeka itu tiap hari, tiap 5 waktu mengkritik pemerintah, di situ," ujar Safaruddin dalam rapat Komisi III DPR dengan BNPT, Senin, 4 September 2023.

Kemudian, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel menilai perlunya mekanisme kontrol pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah. Ia ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, serta beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.

"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Rycko. (Despian Nurhidayat)