Jakarta: Semua fraksi diklain sudah memahami alasan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk, kegentingan yang disampaikan pemerintah untuk menerbitkan beleid itu.
"Dalam presentasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah dijelaskan kalau pemerintah ada rencana memajukan pilkada dengan alasan yang disampaikan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat dihubungi, Jumat, 22 September 2023.
Doli mengatakan penerbitan perppu merupakan kewenangan pemerintah yang nantinya akan disampaikan kepada DPR. Menurut dia, rencana memajukan jadwal pilkada tidak ada hubungannya dengan kekhawatiran hanya ada dua pasang bakal calon presiden di Pemilihan Presiden 2024.
"Pemerintah menyampaikan saja karena memang kewenangannya dan ada kaitannya dengan persiapan penyelenggaraan pemilu. Jadi silakan saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu (pasangan bacapres)," ujar dia.
Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPR Aminurokhman. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menerbitkan perppu dengan telah memenuhi tiga norma.
"Keluarkan perppu soal pilkada bisa saja. Pemerintah dengan kewenangannya asal memertimbangkan norma," tukasnya.
Sri Utami
