Survei: Kepuasan Publik kepada Jokowi Capai 77,1 Persen

Jakarta: KedaiKOPI merilis hasil survei opini publik seri pertama mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya 77,1 persen masyarakat disebut puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.

”1.200 orang yang kami tanya 77,1 persen menyatakan puas atau kalau di rata-rata itu 6,96 nilainya dari skala 1 sampai 10,” kata Communication Specialist Lembaga Survei KedaiKOPI Rosnindar Prio Eko Rahardjo, Jumat, 23 Juni 2023.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa survei sebelumnya, kepuasan terhadap Jokowi masih di kisaran 75 persen. Di sisi lain, sebanyak 22,9 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Dia mengatakan terdapat 3 alasan utama yang membuat responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini. Misalnya pembangunan infrastruktur yang baik sebanyak 34,0 persen, bantuan sosial 30,0 persen, dan 10,3 persen responden merasa puas karena Jokowi  dinilai merakyat.

Selain itu, terdapat tiga alasan utama yang membuat responden merasa tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini. Sebanyak 35,2 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi karena kenaikan harga yang tidak dapat dikontrol.

“Harga-harga yang kacau naik tidak bisa dikontrol gila-gilaan naiknya kita tahu beberapa komoditas seperti sembako itu naiknya dan memang kita memahami ketika ketidakpuasan masyarakat,” ujar dia.

Kemudian sebanyak 25,9 persen responden menilai distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Lalu 11,3 persen responden tak puas dengan kinerja Jokowi lantaran lapangan kerja yang tidak merata sehingga jumlah pengangguran masih tinggi.

KedaiKOPI juga menjabarkan pendapat responden terkait ketercapaian kinerja Jokowi dalam berbagai aspek. Sebanyak 72,5 persen responden menilai akses layanan kesehatan dinilai optimal, 70,3 persen menilai akses layanan pendidikan dinilai baik, dan 51,4 persen merasa mendapatkan upah yang layak.

Di sisi lain, responden juga menyebut terdapat tiga aspek yang tidak tercapai di pemerintahan Jokowi. Sebanyak 62,1 persen responden menilai proyek pemerintahan tak luput dari korupsi dan nepotisme, 55,5 responden menilai Jokowi tidak berhasil memberantas kasus korupsi, dan 54,5 responden menilai penegakkan hukum yang adil belum tercapai.

“Survei ini menunjukkan lemahnya kinerja pemerintahan Jokowi dalam menangani kasus rasuah. Penegakan hukum yang adil jadi aspek soal hukum ini menjadi catatan merah dari masyarakat untuk pemerintahan presiden Jokowi,” jelasnya.

Survei KedaiKOPI menunjukkan, meskipun mayoritas responden merasa puas dengan kinerja Jokowi, akan tetapi sebanyak 61,3 persen responden menginginkan adanya perubahan kebijakan di pemerintahan yang akan datang. Sementara itu, sebanyak 38,7 persen responden berharap presiden berikutnya melanjutkan kebijakan presiden Jokowi.

Responden yang menginginkan perubahan kebijakan di pemerintahan Jokowi meliputi berbagai aspek. Sebanyak 40,7 persen responden ingin ekonomi yang merata. Adapun sebanyak 28,0 persen responden ingin perubahan di aspek lapangan pekerjaan. Kemudian, sebanyak 23,2 persen responden ingin bahan pokok yang terjangkau.

Survei ini dilakukan pada 29 Mei hingga 7 Juni 2023 dengan metode face-to-face interview atau home visit. Total ada 1200 responden dengan error sampling sekitar 28,3 persen pada interval kepercayaan 95 persen. (Dominique Hilvy)