Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com
BPJS Kesehatan: 80,6% Penduduk Indonesia Telah Terdaftar sebagai Peserta JKN
Eko Nordiansyah • 18 November 2026 17:45
Jakarta: BPJS Kesehatan mencatat sekitar 285,2 juta penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah tersebut setara dengan sekitar 80,6 persen dari total penduduk Indonesia hingga 31 Oktober 2026.
“Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai sekitar 285,2 juta orang per 31 Oktober 2026. Namun, cakupan kepesertaan baru mencapai sekitar 80,6 persen,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAF) di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Prihati mengatakan BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan ribuan rumah sakit untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
“Sejak 2019, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 3.283 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia,” sambung dia.
.jpg)
(Ilustrasi. Foto: Dok MI)
BPJS Kesehatan juga menerapkan pengawasan internal dan eksternal
Dalam menjalankan program tersebut, BPJS Kesehatan juga menerapkan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan eksternal melibatkan sejumlah lembaga, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kantor Akuntan Publik (KAP).Menurut Prihati, besarnya cakupan kepesertaan JKN perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian kecurangan atau fraud. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan pembiayaan program berjalan sesuai ketentuan serta pelayanan kesehatan diberikan secara tepat dan bermutu.
BPJS Kesehatan mencatat nilai penyelamatan akibat fraud dan inefisiensi mencapai Rp6,5 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut turun dari Rp6,9 triliun pada 2024, tetapi meningkat dibandingkan Rp1,44 triliun pada 2023. Prihati berharap penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran seluruh pihak dalam ekosistem JKN untuk tidak melakukan kecurangan.
Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong pengembangan INAHAF menjadi Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAMA) atau Perhimpunan Anti-Fraud Kesehatan Indonesia (PARPI). Asosiasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mencegah serta menangani kecurangan di sektor kesehatan.
Prihati berharap seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN semakin memahami pentingnya upaya antikecurangan sehingga penyelenggaraan program dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. (Shelsa Septifanie Gunawan)