BPJS Kesehatan Selamatkan Rp6,5 Triliun Imbas Fraud pada 2025

Ilustrasi. Foto: Dok MI

BPJS Kesehatan Selamatkan Rp6,5 Triliun Imbas Fraud pada 2025

Eko Nordiansyah • 18 November 2026 15:10

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat nilai penyelamatan akibat fraud dan inefisiensi mencapai Rp6,5 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut menurun Rp400 miliar dibandingkan 2024 yang mencapai Rp6,9 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, nilai penyelamatan akibat fraud dan inefisiensi meningkat signifikan dari 2023 hingga 2024. Pada 2023, nilainya tercatat sebesar Rp1,44 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp6,9 triliun pada 2024.

"Pada 2023, uang yang kita selamatkan mencapai Rp1,44 triliun. Kemudian, pada 2024 meningkat menjadi Rp6,9 triliun dan pada 2025 sebesar Rp6,5 triliun," ujar Prihati dalam Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAF) di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Namun, pada 2025, Prihati mengakui nilai penyelamatan tersebut sedikit menurun menjadi Rp6,5 triliun. Prihati berharap penurunan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran para pelaku pelayanan kesehatan untuk menghindari praktik kecurangan.

“Kami berharap penurunan pada 2025 menunjukkan semakin tingginya kesadaran seluruh pihak dalam ekosistem JKN untuk tidak melakukan fraud,” ujar Prihati.

Manipulasi diagnosis menjadi salah satu modus fraud

Prihati mengungkapkan, pola kecurangan dalam pelayanan kesehatan mengalami pergeseran. Pada 2023, sekitar 40 persen temuan berkaitan dengan klaim palsu atau phantom billing.

Sementara itu, pada 2025, manipulasi diagnosis atau upcoding menjadi salah satu jenis kecurangan yang banyak ditemukan dengan persentase mencapai 59 persen. Adapun temuan phantom billing tercatat kurang dari tiga persen.

Upcoding merupakan praktik menaikkan tingkat keparahan diagnosis atau tindakan medis dalam pengajuan klaim, sehingga biaya yang dibayarkan menjadi lebih besar. Sementara itu, phantom billing merupakan pengajuan klaim atas layanan kesehatan yang sebenarnya tidak diberikan kepada pasien.

Menurut Prihati, penanganan fraud tidak cukup hanya melalui verifikasi administratif. BPJS Kesehatan juga memperkuat validasi klinis, investigasi, hingga aspek hukum untuk menangani berbagai modus kecurangan.
(Ilustrasi. Foto: Dok MI) 

Fraud dapat mengancam keselamatan pasien

Prihati menegaskan, fraud dalam pelayanan kesehatan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial dan pembiayaan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien.

Ia mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 yang menyebutkan satu dari 10 pasien mengalami insiden yang tidak diharapkan atau harm selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Tingkat keparahannya beragam, mulai dari kejadian yang tidak berdampak signifikan hingga menyebabkan kecacatan bahkan kematian.

Selain itu, Prihati menyampaikan publikasi WHO pada 2025 yang menyebut sekitar 40 persen pasien mengalami kerugian akibat inefisiensi dalam sistem pelayanan kesehatan. Sementara itu, penelitian OECD pada 2017 menunjukkan sekitar 20 persen belanja kesehatan tidak memberikan manfaat optimal atau mengalami inefisiensi.

Prihati juga mencontohkan penanganan kasus kecurangan yang berkaitan dengan kejadian pada 2020 atau masa pandemi covid-19. Kasus tersebut mengalami perkembangan pada 2026 dengan penetapan tersangka dan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp22,19 miliar.

Ia menyebut perkembangan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem anti-fraud JKN, yang kini tidak hanya berfokus pada pencegahan dan deteksi, tetapi juga penanganan.

Peserta JKN mencapai 285 juta orang

Di sisi lain, Prihati mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai sekitar 285  juta orang hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 80,6 persen dari total penduduk Indonesia.

“Cakupan kepesertaan tersebut mencapai sekitar 80,6 persen,” ujar Prihati.

Menurutnya, besarnya cakupan kepesertaan JKN turut meningkatkan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menjaga integritas penyelenggaraan program. Penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian kecurangan menjadi semakin penting untuk memastikan pembiayaan pelayanan kesehatan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam penyelenggaraan Program JKN. Menurutnya, penguatan ekosistem antikecurangan membutuhkan partisipasi seluruh pihak, didukung regulasi yang kuat serta perlindungan bagi pelapor.

 "Setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan yang diberikan oleh pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak menikmati jaminan kesehatan," kata Cak Imin.

Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong pengembangan forum INAHAF menjadi Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAMA) atau Perhimpunan Anti-Fraud Kesehatan Indonesia (PARPI). Asosiasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mencegah serta menangani kecurangan di sektor kesehatan.

Sementara itu, nilai penyelamatan akibat fraud dan inefisiensi sepanjang 2026 masih dalam proses penghitungan. BPJS Kesehatan akan menyampaikan angka tersebut pada akhir tahun.

“Hingga saat ini, angka untuk 2026 masih kami hitung dan akan dilaporkan pada akhir tahun. Saya berharap nilainya bisa semakin menurun seiring meningkatnya pemahaman mengenai anti-fraud,” ujar Prihati. (Selsha Septifanie Gunawan)

(Eko Nordiansyah)