Pemerintah Kucurkan Dana Tambahan Rp20 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Ilustrasi. Foto: dok. BPJS Kesehatan

Pemerintah Kucurkan Dana Tambahan Rp20 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Gervin Nathaniel Purba • 18 November 2026 14:30

Jakarta: Pemerintah mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepanjang 2026.
 
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, tambahan anggaran tersebut membuat total dukungan dana APBN untuk BPJS Kesehatan pada 2026 mencapai lebih dari Rp60 triliun.
 
“Tahun ini Presiden (Presiden Prabowo Subianto) memberikan tambahan Rp20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya, tahun ini lebih dari Rp60 triliun dana APBN dikucurkan untuk BPJS Kesehatan,” ungkap Cak Imin, dalam jumpa pers Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAF) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
 
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diberikan melalui dua tahap dengan nilai masing-masing Rp10 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 
Tahap pertama sebesar Rp10 triliun telah diterima pada 14 Oktober 2026 dan langsung digunakan untuk membayar klaim pelayanan kesehatan. Menurut dia, dana tersebut telah tersalurkan dalam kurun waktu sekitar dua minggu, yakni hingga 28 Oktober 2026.
 

Lapor ke  Kemenkeu

 


(Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito. Foto: Metrotvnews.com/Selsha Gunawan)


BPJS Kesehatan, kata Prihati, akan melaporkan penggunaan dana tahap pertama kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan dan pembahasan sebelum pencairan tahap kedua.
 
“Besok, kami akan melaporkan kepada Kemenkeu. Setelah itu, pelaksanaannya akan diperiksa. Kemudian, setelah ada pembahasan dari laporan kita, akan dilakukan realisasi untuk tahap kedua Rp10 triliun berikutnya,” ujar Prihati.
 
Tambahan anggaran tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, Cak Imin mengajak seluruh pihak, terutama peserta JKN, untuk ikut menjaga keberlanjutan program tersebut.
 
Menurut dia, BPJS Kesehatan bukan hanya milik pemerintah atau segelintir pihak, melainkan milik seluruh peserta dan rakyat Indonesia. Dukungan anggaran APBN yang mencapai lebih dari Rp60 triliun pada 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan dan loyalitas peserta sebagai pemilik program JKN.
 
“Mari bersama-sama menjaga BPJS Kesehatan. Pemerintah tidak menjadi pemiliknya, tetapi kita semua, terutama para peserta, yang memilikinya,” ucap dia. (Selsha Septifanie Gunawan)

(Gervin Nathaniel Purba)