Dialog bertajuk “Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action” yang digelar International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserika
Indonesia Dorong Pengelolaan Gambut Tropis Terpadu Berbasis Bentang Alam
Whisnu Mardiansyah • 17 November 2026 10:40
Jakarta: Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut tropis melalui pendekatan bentang alam terpadu. Pendekatan tersebut menghubungkan perlindungan ekosistem, pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam dialog bertajuk “Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action” yang digelar International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin, 16 November 2026.
Ketua Sekretariat Interim ITPC, Agus Justianto, dalam sambutannya menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegara untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut tropis.
Menurutnya, pengalaman pemerintah, peneliti, masyarakat, dan pelaku usaha perlu dihimpun sebagai bahan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan karakteristik ekologis dan sosial setiap bentang alam.
“Melalui ITPC, kita dapat mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman di lapangan. Kerja sama perlu diarahkan pada kebutuhan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola hingga penyediaan informasi yang membantu pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2026.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, dalam pidato kuncinya menyampaikan perlindungan gambut merupakan agenda strategis nasional sekaligus tanggung jawab bersama di tingkat global.
Ia menjelaskan, ekosistem gambut memiliki fungsi penting dalam menyimpan karbon, mengatur tata air, menjaga keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas sekitar 24,6 juta hektare yang memerlukan pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Gambut tidak dapat dikelola secara sektoral. Gambut harus dikelola sebagai satu ekosistem, satu kesatuan hidrologis, dan satu prioritas nasional,” tegas Satyawan.
Ia menilai pengelolaan gambut harus berpedoman pada batas ekologis, bukan hanya mengikuti batas administrasi maupun wilayah konsesi. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi data serta kebijakan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan di lapangan perlu diperkuat.
“Ketika muka air tanah turun terlalu rendah, gambut mengering, melepaskan emisi karbon, dan menjadi mudah terbakar. Ilmu pengetahuan membimbing kita, regulasi memberikan arah, tetapi kondisi air menunjukkan keadaan yang sebenarnya,” ujar Satyawan.

Satyawan juga menyoroti perlunya pemantauan tinggi muka air tanah, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, serta pengembangan paludikultur. Sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan tersebut antara lain sagu, jelutung, purun, dan kopi liberika.
Melalui forum COP31, Indonesia mendorong penguatan peran ITPC sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan pengembangan solusi praktis untuk pengelolaan gambut tropis.
“Tidak ada negara yang dapat melindungi gambut sendirian. Kita saling membutuhkan. Mari menjaga gambut tetap basah, menjaga bumi tetap sejuk, dan mengubah komitmen menjadi pelaksanaan nyata,”kata Satyawan.
Dari perspektif internasional, Dianna Kopansky dari United Nations Environment Programme (UNEP) melalui Global Peatlands Initiative menjelaskan pengelolaan gambut berkaitan dengan berbagai agenda global. Upaya tersebut tidak hanya mendukung penanganan perubahan iklim, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian degradasi lahan, konservasi lahan basah, dan perlindungan spesies migran.
Ia menekankan pentingnya tata kelola lintas kementerian serta pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang telah menjalankan program restorasi gambut.
Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO), Amy Duchelle, mengangkat pengalaman pengelolaan gambut di kawasan Amazon, Peru. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam mengembangkan sumber penghidupan berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan perikanan, pengelolaan air, serta kegiatan ekonomi yang ramah terhadap ekosistem gambut dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan. Pendekatan tersebut juga berpotensi memperkuat bioekonomi berkelanjutan.
FAO turut menyoroti perlunya memperluas dukungan kebijakan publik dan program Perhutanan Sosial agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan gambut secara berkelanjutan.
Sementara itu, Elisabet Rams Beltrán dari Greifswald Mire Centre menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah dalam menentukan kebijakan restorasi gambut. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi pembasahan kembali lahan, kondisi hidrologi, potensi kebakaran, dan penguasaan lahan.
Pengalaman penelitian serta pengembangan metode pembasahan gambut menunjukkan perlunya menerjemahkan temuan ilmiah menjadi langkah teknis di lapangan. Hal tersebut membutuhkan kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha.
Peneliti senior Landscape Alliance yang terlibat dalam proyek SAGU, Swetha Peteru, menjelaskan keberhasilan restorasi gambut perlu dinilai menggunakan indikator yang disepakati bersama.
Indikator tersebut mencakup aspek biofisik, seperti tinggi muka air tanah, kedalaman dan penurunan permukaan gambut, kondisi vegetasi, serta risiko kebakaran. Selain itu, terdapat aspek tata kelola yang meliputi kepastian tenurial, kepatuhan, dan transparansi pemantauan.
Penilaian juga perlu memperhitungkan aspek sosial ekonomi, termasuk keberlanjutan mata pencaharian, ketahanan pangan, dan pemerataan pembagian manfaat. Swetha menekankan pentingnya ketersediaan data terbuka yang dapat dimanfaatkan pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dari Kementerian Kehutanan, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH), Krisdianto, memaparkan pengelolaan kawasan gambut dalam kegiatan usaha kehutanan. Ia menyebut sekitar 80 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) beroperasi di bentang lahan gambut dengan luas kurang lebih tujuh juta hektare.
Menurutnya, pengembangan sistem pengelolaan tata air menjadi salah satu aspek penting untuk mempertahankan kondisi gambut tetap basah sekaligus menekan risiko kebakaran. Ia juga menekankan perlunya pergeseran pendekatan pengelolaan kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan perlu diintegrasikan dengan upaya restorasi ekosistem dan konservasi.
Pertemuan yang melibatkan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, lembaga penelitian, dan dunia usaha tersebut menyoroti pentingnya target bersama dalam pengelolaan gambut. Upaya tersebut perlu didukung indikator yang terukur, keterbukaan data, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pemegang izin usaha, perguruan tinggi, masyarakat lokal, serta mitra internasional dinilai penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut berjalan secara konsisten pada tingkat bentang alam.