Pemerintah Dorong Transparansi Kepemilikan Saham Lewat Aturan UBO

Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong transparansi yang optimal di sektor pasar modal nasional. Terkait aturan Ultimate Beneficial Owner (UBO), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengaturan teknis tersebut kepada lembaga regulator dan otoritas terkait agar berjalan objektif.

"Mengenai UBO, dari pemerintah intinya adalah kami ingin transparansi seoptimal mungkin," ujar Wamenko Perekonomian Dradjad dalam Rapat Terkait Industri Pasar Modal di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi langsung terhadap aspek operasional di ranah regulator. Kebijakan dan penegakan aturan tersebut sepenuhnya berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bursa.

Hal ini dilakukan untuk memastikan standar tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia dapat memenuhi ekspektasi investor, baik domestik maupun global.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Kewenangan ada di OJK dan SRO

Lebih lanjut, pemerintah memposisikan diri untuk tidak mencampuri kewenangan regulator, termasuk OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO), dalam mengelola aturan turunan di pasar modal.

"Untuk itu kita serahkan kepada regulator karena pemerintah tidak boleh mencampuri OJK, maupun bursa secara langsung," tambah Dradjad.

Dengan penyerahan kewenangan tersebut, diharapkan aturan transparansi termasuk mengenai UBO dapat diterapkan secara akuntabel demi melindungi kepentingan jutaan investor retail yang aktif di pasar keuangan domestik.