Dikbud Malut Kurangi Beban Administrasi Tenaga Pendidik

Kepala Dikbud Maluku Utara Abubakar Abdullah, saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Muara Hotel. ANTARA/Mona Kaisupy.

Dikbud Malut Kurangi Beban Administrasi Tenaga Pendidik

Silvana Febiari • 13 November 2026 11:32

Ternate: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) membenahi pembagian tugas antara guru dan tenaga administrasi di satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan guna mengurangi beban pekerjaan administratif tenaga pendidik agar lebih fokus menjalankan proses pembelajaran.

Kepala Dikbud Maluku Utara Abubakar Abdullah mengatakan pengelolaan administrasi sekolah perlu ditangani oleh tenaga tata usaha (TU) sesuai kompetensinya. Hal ini mencakup pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), keuangan, hingga penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).

"Jangan sampai guru lebih banyak disibukkan dengan urusan SPJ, dan pelaporan, sementara waktu untuk menyiapkan bahan ajar justru berkurang. Guru harus diberikan kesempatan untuk fokus menjalankan tugas utamanya, yaitu mengajar," kata Abubakar saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, dilansir Antara, Jumat, 13 Oktober 2026. 


Dikbud Malut akan menyiapkan persyaratan dan regulasi terkait penunjukan bendahara serta operator Dapodik di sekolah. Kepala sekolah tetap memiliki kewenangan melakukan penunjukan, tetapi harus berdasarkan ketentuan dan persyaratan kompetensi yang ditetapkan.

Menurut dia, pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing diperlukan untuk membangun sistem kerja sekolah yang profesional dan efektif.

Selain penataan sumber daya manusia, Abubakar juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga administrasi dalam penguasaan teknologi, termasuk komputer, aplikasi perkantoran seperti Microsoft Excel, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Ia menilai perkembangan teknologi dapat membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama jika dilakukan secara manual. Contohnya, aplikasi Aladin yang dikembangkan Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Timur mempermudah pengurusan dokumen administrasi guru melalui sistem digital.

Melalui aplikasi tersebut, pengiriman dan pemrosesan dokumen dapat dilakukan secara elektronik. Hal itu dapat mengurangi kebutuhan pengurusan berkas secara langsung, termasuk untuk diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ia berharap inovasi serupa dapat dikembangkan di lingkungan satuan pendidikan lainnya guna memangkas birokrasi dan meningkatkan kecepatan pelayanan.


Ilustrasi guru. Foto: Istimewa.


Abubakar menegaskan penguatan tenaga administrasi merupakan bagian penting dalam pembenahan tata kelola pendidikan di Maluku Utara. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, guru diharapkan dapat lebih optimal menjalankan tanggung jawabnya dalam mendidik dan mengajar.

Ia berharap peserta pelatihan mampu menerapkan kompetensi yang diperoleh di sekolah masing-masing sehingga tercipta pelayanan administrasi yang tertib, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

(Silvana Febiari)