Legislator Nilai Butuh Langkah Konkret Tingkatkan PNBP

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita meminta pemerintah membuat langkah konkret untuk menciptakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru. Sebab, Indonesia masih bergantung pada sektor migas dan tambang untuk PNBP.

Hal itu disampaikan Galih saat RDP Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Saat ini kita masih berpegang pada produksi migas dan tambang, Saya belum melihat Pertambahan PNBP dari sektor wisata atau munculnya calon PNBP baru," kata Galih melalui keterangan tertulis, Selasa, 25 November 2025.

Politikus Partai Golkar itu membeberkan sejumlah sektor yang bisa dimanfaatkan sebagai PNBP baru. Salah satunya, sektor pariwisata.

"Pariwisata Indonesia sebenarnya dari ujung ke ujung bisa diangkat dan diperkenalkan kepada dunia luas dalam bentuk apapun. Misalnya selain MotoGP kita bisa buat F1 pertandingan Golf dunia. Artinya dengan animo olahraga juga bisa meningkatkan PNBP berlipat, " ungkap Galih.

Baca juga: Sudah 92 Persen dari Target, Pemerintah Kantongi Rp114 Triliun dari PNBP Sektor Minerba

Galih khawatir Indonesia terus mengandalkan sektor migas dan tambang, walau memang saat ini masih banyak. Pihak terkait diminta kreatif dalam meningkatkan PNBP.

"Kita harus melihat kedepan karena dimasa depan tempat-tempat wisata itu saya yakin bisa juga menghasilkan pendapatan. Jadi, tempat-tempat itu tidak hanya dikelola energi nya tapi juga keindahan alamnya juga bisa kita kelola. Maka dituntut  lebih kreatif dalam meningkatkan PNBP kita," sebut Galih.

Selain itu, Galih menyinggung persoalan Bea Cukai yang dinilai masih banyak mengalami kebocoran. Menurut dia, diperlukan langkah cepat mengatasi permasalahan tersebut.

"Banyaknya yang menyampaikan informasi atau curhat bahwa kebocoran itu sampai saat ini masih terjadi misalnya masih banyak impor ilegal yang masuk. Maka dibutuhkan langkah konkret karena Indonesia sudah mengalami kerugian hingga triliunan rupiah," ungkapnya.

Kebocoran tersebut dinilai berdampak kepada produsen lokal atau pengusaha dalam negeri. Sebab, banyaknya produk impor ilegal yang masuk.

"Ini yang membuat pengusaha dalam negeri jadi malas untuk membuka usaha di dalam negeri sehingga lapangan pekerjaan juga jadi melambat," ujar Galih.

Meski demikian, Galih mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah mengurusi bea cukai. Menurut dia, Menkeu harus diberikan waktu menjalankan tugas dengan baik.

Galih juga apresiasi bahwa PMK Nomor 131 Tahun 2018 tetang Kawasan Berikat. Payung hukum itu dinilai mengembalikan kawasan berikat.

"Diturunkannya 25 persen lagi maka kawasan Berikat bisa semakin dekat lagi kembali ke marwahnya seperti saat dibentuk dalam mendorong industri eksport dan memberikan angin segar kepada investor dan produsen dalam negeri  yang target marketnya penjualan dalam negeri," ujar dia.