Mendagri Targetkan Pembangunan 39.021 Huntap Rampung Tahun Ini

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi tenggat waktu hingga Rabu depan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pendataan warga terdampak bencana di Sumatra. Pasalnya, pemerintah menargetkan pembangunan 39.021 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi korban rumah rusak berat selesai sebelum tahun ini berakhir.

Tito Karnavian menegaskan pembangunan Huntap menggunakan skema mandiri senilai Rp60 juta maupun relokasi komunal. Pembangunan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
 
"Kita sudah memikirkan kalau bisa menyelesaikan Huntap mereka di tahun ini, karena namanya hunian sementara mungkin tidak begitu nyaman," kata Tito di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Ketepatan data dari 53 kabupaten/kota menjadi syarat mutlak bagi BNPB dan Kementerian PKP untuk segera mengeksekusi pembangunan fisik di lapangan. Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar tidak membiarkan masyarakat menunggu lama, hanya karena keterlambatan validasi dokumen administrasi. Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan kesiapan jajaran eselon satu untuk mengawal langsung konstruksi hunian begitu lokasi dan jumlah unit terverifikasi. 

"SDM kami sudah sangat siap dan kami menunggu begitu sudah ditentukan tempat serta jumlahnya untuk segera membangun" ungkap Maruarar. 

Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatra. Foto: Metro TV/Muhammad Alvi Randa.

Badan Pusat Statistik (BPS) kini tengah menyisir usulan data rumah rusak dari 45 daerah yang memfokuskan pada kategori kerusakan paling parah. Hingga saat ini, BPS memvalidasi SK Huntap dari 12 kabupaten/kota sebagai langkah awal untuk mencairkan bantuan pembangunan bagi warga.

Pemerintah juga menggandeng lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang menyerahkan ribuan unit hunian melalui jalur gotong royong. Sinergi lintas sektoral ini menjadi tumpuan utama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.