Satgas PRR Kebut Pembangunan Hunian Pascabencana di Sumatra

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana di wilayah Sumatra akan mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

Kasatgas PPR Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.

"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 11 Februari 2026.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah diselesaikan secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.

Selain melalui pembangunan fisik langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.
 

Baca Juga:  37 Wilayah Terdampak Bencana Sumatra Mulai Pulih

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.

Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, agar warga terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR memfokuskan pengerjaan huntap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Hingga saat ini, pembangunan tersebut menunjukkan progres positif.

Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan huntap berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatra Barat, 3.462 unit di Sumatra Utara, dan 8.600 unit di Aceh.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun berada di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB. Sementara itu, bagi warga yang berada di zona rawan, pemerintah menyediakan opsi relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks yang dikerjakan oleh Kementerian PKP.

"Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP," kata Tito.

Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan seluruh target hunian dapat segera terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatra.