Podium MI: Muktamar dan Tarik-menarik

NU itu organisasi besar. Kalau organisasi besar tidak ditarik-tarik, justru patut dicurigai. Kursi di rumah saja kalau banyak yang duduk akan berbunyi. Apalagi kursi organisasi, yang kadang-kadang bunyinya sampai ratusan kilometer dari tempat muktamar.

Muktamar NU, termasuk Muktamar Ke-35 ini, karenanya hampir tak pernah benar-benar sepi. Ada tarik-menarik kepentingan, ada kontestasi pengaruh, ada perbedaan pandangan, bahkan mungkin ada bisik-bisik yang lebih panjang daripada pidato resmi. Semua itu manusiawi. NU bukan pesantren yang pintunya ditutup setelah pengajian selesai. Ia sudah menjadi organisasi raksasa, dengan jemaah yang luas, aset yang besar, jaringan sosial yang dalam, dan tentu saja daya tawar politik yang tidak kecil.

Sejumlah riset menyebut jumlah pengikut NU mencapai 57 persen dari warga muslim Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Itu artinya, lebih dari 140 juta kaum muslim di Tanah Air boleh diklaim sebagai NU.

Namun, NU bukan sekadar organisasi. Ia warisan sejarah. Pada 1926, ketika Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari dan para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama, yang dipertaruhkan bukanlah siapa memperoleh jabatan apa. Mereka sedang mencari jalan agar tradisi keislaman dan kehidupan umat tetap punya tempat di tengah perubahan zaman.

Ketika itu, tidak ada lampu sorot. Tidak ada hotel tempat lobi berlangsung sampai larut malam. Barangkali hanya lampu minyak, kitab kuning, doa, dan kecemasan.

Seratus tahun kemudian, suasananya tentu berbeda. Muktamar Ke-35 di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dihadiri puluhan ribu, bahkan ada yang menyebut ratusan ribu orang, dengan kepentingan yang juga banyak. Wajar. Yang tidak wajar kalau kepentingan itu kemudian membuat NU lupa kepada siapa ia mula-mula mengabdikan diri.

NU boleh modern. Boleh punya doktor, ekonom, teknokrat, pengusaha, bahkan ahli komunikasi digital. Kaum sarungan tidak harus selamanya mengurus kitab sambil menolak artificial intelligence. Namun, modernitas jangan sampai membuat organisasi kehilangan kompas moral.

Begitu pula kedekatan dengan kekuasaan. Kekuasaan boleh didekati kalau memang untuk kemaslahatan. Namun, jangan sampai terlalu dekat sehingga ketika penguasa 'bersin', NU ikut mencari sapu tangan.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Metro TV/Jose

Godaan itu selalu hadir dan nyata belaka. Massa NU ialah aset elektoral raksasa. Pada setiap pilkada dan pilpres, suara nahdliyin (nahdiyin) diperebutkan dan kerap menjadi tiket menuju jabatan pemerintahan. NU juga sumber daya ekonomi. Apalagi setelah PBNU menerima konsesi tambang dan menjadi ormas keagamaan pertama yang menuntaskan izin usaha pertambangan khusus melalui lahan eks PT Kaltim Prima Coal. Alhasil, siapa yang memimpin PBNU, ia turut memegang kendali atas aset ekonomi bernilai besar.

Belum lagi soal otoritas simbolis. Ketua umum berbicara atas nama puluhan juta warga dan ribuan cabang. Ia memegang muruah sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia.

Namun, tarik-menarik kepentingan tidak perlu ditakuti. Yang harus ditakuti ialah kalau tali yang ditarik itu sampai putus. Yang akan terlepas bukan sekadar sebuah organisasi, melainkan juga salah satu anyaman terpenting dalam kain kebangsaan Indonesia.

Seperti kata peneliti ke-NU-an asal Deakin University Australia, Greg Barton, NU sedang berada pada salah satu persimpangan penting dalam menentukan masa depan organisasi. Ia mendorong NU tetap berpegang pada khitah dan menjaga kemandiriannya dari kepentingan politik praktis.

Greg Barton tepat. NU selama ini kukuh justru karena mampu merawat keseimbangan, yakni keseimbamgan antara Islam dan Indonesia, tradisi dan perubahan, kritik dan kebijaksanaan, kekuasaan dan kemandirian. Itulah modal sejarah yang tak boleh habis dibelanjakan untuk kepentingan sesaat.

Karena itu, Muktamar Tambakberas seyogianya tidak cuma dimaknai terpilihnya sosok siapa yang duduk di kursi pimpinan. Lebih penting lagi, memilih ke mana NU hendak berjalan. Kursi, seperti biasa, ada batas masa duduknya. Namun, NU, mudah-mudahan, tetap panjang umurnya.