Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Pakai Strategi Perang

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago. Foto: Istimewa.

Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Pakai Strategi Perang

Gabriella Thesa Widiari • 18 September 2026 14:39

Palembang: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menekankan pentingnya strategi terukur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia meminta pengerahan personel dan peralatan dipusatkan pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman serta potensi kebakaran lebih tinggi.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan ada perasaan sepertinya kita sulit mengatasi ini. Tidak. Beliau sangat optimistis bahwa Sumatera Selatan bisa mengubah situasi,” ujar Djamari dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 September 2026.

Menurut Djamari, penanganan karhutla harus menggunakan pola pikir strategis dan tidak sekadar membagi kekuatan secara merata di seluruh wilayah. Pengerahan sumber daya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan agar upaya pemadaman memberikan hasil maksimal.

“Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran. Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan,” kata Djamari.

Ia meminta para pengambil keputusan menerapkan prinsip pemusatan kekuatan dan penghematan tenaga dengan menentukan wilayah prioritas. Seluruh sarana dan prasarana yang disiapkan harus digunakan secara optimal untuk mendukung personel di lapangan.

“Berpikirlah kita untuk mengonsentrasikan pasukan di mana. Kalau dalam prinsip-prinsip pertempuran itu ada penghematan tenaga dan pemusatan tenaga, gunakan prinsip-prinsip yang kita pahami. Ini sedang perang kita,” ujar Djamari.

Ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak dilakukan dengan pola yang bersifat rutin dan konvensional. Para pemimpin di lapangan harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai kendala.

“Tidak ada operasi apa pun yang tidak memiliki kesulitan. Kemampuan kita mengatasi kesulitan itulah yang ditunggu anak buah kita di lapangan. Oleh karena itu, kerahkan semua kemampuan kita, berpikir seperti kita mengolah suatu pertempuran,” kata Djamari.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh unsur yang telah bekerja menangani karhutla. Namun, ia mengingatkan bahwa apresiasi tersebut harus diikuti dengan upaya yang semakin cepat dan terarah.

Dalam aspek penegakan hukum, ia meminta Polri segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan terkait dugaan pelanggaran kasus karhutla. Penanganan hukum juga diminta tidak berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang kali di lokasi yang sama.

“Yang 50 tersangka segera dipproses. Jangan berlama-lama. Segera,” tegas Djamari.

Menurut Djamari, proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku jika ditemukan unsur pelanggaran. Hal tersebut juga berlaku terhadap korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Selain penanggulangan, Menko Polkam menekankan pentingnya memperkuat pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Pencegahan harus menjadi program sepanjang tahun yang didukung perencanaan dan anggaran secara memadai.

“Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil. Selama proses itu berjalan satu tahun, memerlukan anggaran yang memang disiapkan,” kata Djamari.

Ia meyakini perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai akan lebih efisien dibandingkan biaya saat kebakaran telah meluas. Untuk itu, diperlukan kerja sama lintas sektor guna memperkuat dukungan terhadap program pencegahan.


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tinjau karhutla di Sumatera Selatan. Foto: Istimewa. 

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dan masyarakat dalam menangani karhutla. Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat.

“Upaya ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Bersama-sama bangkitkan kesadaran rakyat untuk mengatasi ini,” kata Djamari.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perkembangan penanganan karhutla di Sumatera Selatan menunjukkan tren penurunan titik panas. Menurutnya, pengalokasian personel secara tepat perlu terus dilakukan untuk memadamkan kebakaran sekaligus mencegah titik api baru.

“Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,” kata Raja Juli.

(Gabriella Thesa Widiari)