Streaming 
Ilustrasi. Foto: Freepik.
Masyarakat Diajak Ubah Pola Pikir dari Konsumtif Jadi Sadar Energi
Ade Hapsari Lestarini • 12 April 2026 13:54
Jakarta: Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan konflik berkepanjangan kini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan pentingnya membangun kesadaran publik agar masyarakat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan. Nevi mengatakan pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir 2026.
Dia mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari solusi konkret di tengah tekanan krisis energi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam jangka panjang.
"Komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas, namun di saat yang sama publik juga harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai kondisi yang sedang terjadi," kata Nevi, dikutip Minggu, 12 April 2026.
Nevi menilai strategi komunikasi menjadi kunci utama. Menurut legislator dari Sumatra Barat ini, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan dan mudah dipahami masyarakat. Caranya mulai dari penyebab krisis seperti gangguan pasokan global, dampaknya terhadap Indonesia, hingga langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan dilakukan.
Selain itu, Nevi berpendapat pelibatan berbagai elemen masyarakat dinilai krusial untuk memperkuat kampanye kesadaran energi.
"Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer perlu dilibatkan dalam gerakan nasional hemat energi agar pesan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Nevi.
Dampak konflik
Lebih lanjut, Nevi menilai dampak konflik global terhadap sektor energi sudah berada pada level yang serius. Jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 21 persen pasokan minyak dunia sangat rentan terhadap gangguan geopolitik.
Mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sumatra Barat ini menyebut dalam skenario ekstrem, harga minyak bahkan berpotensi melonjak hingga USD200 per barel.
Untuk itu, kata Nevi, kenaikan harga minyak tersebut membawa konsekuensi besar bagi Indonesia. Ia menjelaskan setiap kenaikan USD1 per barel dapat menambah beban negara hingga sekitar Rp10,3 triliun dan berpotensi menekan anggaran subsidi, memicu inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat.
"Ini bukan lagi sekadar potensi, tetapi ancaman nyata yang harus direspons dengan kebijakan cepat dan terukur," ujar dia.
Risiko lain yang dihadapi pemerintah saat ini, kata Nevi, adalah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui subsidi energi serta potensi kenaikan inflasi. Selain itu, kondisi ini juga akan memberikan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menilai peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. Ia mengajak masyarakat untuk mulai melakukan langkah sederhana namun berdampak besar, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.
"Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Ke depan, kita harus memahami energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Ini adalah momentum untuk membangun kesadaran bersama. Ketahanan energi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan kolektif seluruh bangsa," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com