ADB Kucurkan Pinjaman USD400 Juta Bantu Filipina Pikat Investasi Asing

Manila: Bank Pembangunan Asia atau Asian Development bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan sebesar USD400 juta untuk mendukung upaya Filipina dalam mempermudah investor berbisnis di negara tersebut.
 
Meskipun merupakan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia, Filipina tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan dalam menarik investasi asing langsung karena terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit, biaya listrik yang tinggi, dan infrastruktur yang lemah.
 
"Sektor swasta merupakan mesin penting pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Peran mereka dalam pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan tidak dapat dilebih-lebihkan," kata Direktur Negara ADB untuk Filipina Andrew Jeffries seperti dikutip dari Investing.com, Rabu, 10 Desember 2025.
 
"Kami berkomitmen untuk membantu Filipina menemukan cara-cara inovatif guna menciptakan lingkungan yang kondusif yang akan memacu sektor bisnis yang lebih dinamis - yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," jelas dia menambahkan.
 
Dalam laporan perdana Business Ready 2024 dari Bank Dunia yang menilai 50 negara, Filipina berada di peringkat ke-16 dalam hal kerangka peraturan, ke-24 dalam layanan publik, dan ke-36 dalam efisiensi operasional. Peringkat tersebut tertinggal dari sebagian besar negara-negara tetangga di kawasan.
 

Baca juga: Otoritas Filipina Tangkap 7 Koruptor Proyek Pengendalian Banjir

(Ilustrasi, gedung Asian Development Bank/ADB. Foto: flickr)
 

Dorong investasi di sektor energi terbarukan

 
ADB menyatakan program pendanaan tersebut, yang bertujuan untuk memungkinkan investasi di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan infrastruktur digital, harus memperkuat kerangka hukum dan peraturan untuk mempermudah memulai dan menjalankan bisnis.
 
Tahun lalu, Filipina menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) sebesar USD8,9 miliar, jauh lebih rendah daripada Malaysia yang sebesar USD11 miliar, Indonesia sebesar USD24 miliar, dan Vietnam sebesar USD20 miliar, menurut laporan Investasi ASEAN 2025 dari UNCTAD.
 
Adapun, dukungan pendanaan untuk mempermudah kegiatan bisnis ini muncul ketika Filipina bergulat dengan skandal korupsi besar-besaran seputar proyek pengendalian banjir, dengan miliaran peso diduga disalahgunakan untuk infrastruktur yang tidak memenuhi standar atau fiktif.
 
Kontroversi ini telah melibatkan pejabat pekerjaan umum, senator, dan anggota kongres, memicu protes nasional dan membatasi pengeluaran infrastruktur yang telah membebani kepercayaan investor dan pertumbuhan.