Garap Proyek Strategis, Danantara Diminta Libatkan UMKM

Jakarta: Pembangunan Indonesia disebut membutuhkan campur tangan seluruh elemen, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah diminta serius libatkan UMKM melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan akses kepada UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis," kata
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Ryan Haroen, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Februari 2025.

Menurutnya, kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Sehingga keberadaan UMKM harus dipastikan menjadi bagian integral dari implementasinya.
 

Baca: Rosan Jamin Danantara Dijalankan dengan Aman

"Misalnya, dengan membuka skema pembiayaan yang lebih mudah dan mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM,” ujar Ryan Haroen.

Ryan juga menyoroti perlunya skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM. Agar, mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang dikelola oleh Danantara.

Dengan demikian, Danantara bisa menjadi alat untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian, meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain Danantara, Ryan Haroen juga menyoroti pengesahan RUU Minerba yang baru dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, langkah ini merupakan kemajuan signifikan bagi UMKM karena diperbolehkan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP).

“Ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada pengusaha kecil agar mereka dapat terlibat langsung dalam sektor yang selama ini sulit diakses oleh mereka,” ujar Ryan Haroen.

Ryan menegaskan bahwa regulasi ini harus diikuti dengan implementasi yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan bagi UMKM benar-benar mudah diakses, tidak birokratis, serta didukung oleh skema pembiayaan dan pelatihan yang memadai.

“RUU Minerba yang baru ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik agar UMKM tidak hanya diberikan izin secara administratif, tetapi juga didukung agar mereka bisa beroperasi dan berkembang di sektor pertambangan,” jelasnya.

Ryan juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, investor besar, dan UMKM sangat penting. Terutama, untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing.

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang inklusif akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Sekaligus, memastikan manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan ada kesenjangan antara pengusaha besar dan UMKM. Kita harus membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung. Jika UMKM berkembang, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” kata dia.