Wamendikdasmen Tinjau Kesiapan SPMB di Kota Bandung

Bandung: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan secara adil, transparan, dan inklusif.  Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 7 Bandung, Senin, 16 Juni 2025.

"Kami meninjau SMP Negeri 7 untuk memastikan proses SPMB di Kota Bandung bisa berjalan dengan tertib, bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Fajar.

Selain menjamin transparansi, Fajar juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan. Terutama bagi kelompok masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah, serta kelompok rentan.

"Kami ingin memastikan bahwa semua anak di negeri ini, khususnya di Kota Bandung, bisa terfasilitasi akses pendidikannya. Baik dari kelas menengah atas maupun menengah bawah. Semua harus mendapatkan kesempatan yang sama," ujar Fajar.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pendidikan inklusif. Dia mengaku telah berdiskusi dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, agar akses pendidikan kelompok masyarakat rentan tetap terwadahi dan tidak ada diskriminasi. 

"Republik ini harus memberikan hak pendidikan kepada semua warga tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi,” jelas dia. 

Dalam kesempatan itu, Fajar juga menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia diyakini bisa makin membaik.

"Kami mohon dukungan teman-teman wartawan agar ikut mengawasi dan memastikan proses ini transparan. Jika ada masalah, sebaiknya diklarifikasi terlebih dahulu, jangan langsung dihebohkan,” pesannya.

Perihal SPMB untuk jenjang SMP di Kota Bandung akan dibuka 20 Juni 2025. Fajar mengimbau para orang tua untuk tidak panik dan aktif mencari informasi resmi.

"Selama ini sering terjadi kepanikan karena kurangnya informasi. Ketika pendaftaran dibuka, semua menyerbu di waktu yang sama sehingga sistem mengalami kendala teknis seperti hang atau traffic yang macet. Kami imbau orang tua untuk memantau jadwal dan aktif berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah,” ujar dia.

Terkait isu titipan dari pejabat atau praktik jual-beli kursi yang sering muncul saat penerimaan murid baru, Wamendikdasmen menegaskan bahwa sejauh ini belum ditemukan bukti kuat. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran hukum dari semua pihak, baik penyelenggara maupun orang tua, untuk menjaga keadilan dalam proses seleksi.

"Kita tidak bisa menghukumi sesuatu tanpa data dan fakta. Tapi ini menjadi peringatan agar indikasi semacam ini tidak terjadi. Kita harus menjaga integritas bersama," jelas dia.