Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief saat jumpa pers di Daker Madinah, Jumat 20 Juni 2025. Foto: Metrotvnews.com/Misbahol Munir
Jakarta: Kementerian Agama RI menerima catatan nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan bahwa catatan nota diplomatik tersebut membahas beberapa isu yang telah menjadi perhatian bersama antara Indonesia dan Arab Saudi.
"Nota diplomatik ini membahas tentang beberapa isu yang telah kita diskusikan dengan Kementerian Haji Arab Saudi beberapa minggu lalu," kata Hilman Latief dalam wawancara di Daerah Kerja Madinah, Jumat, 20 Juni 2025.
Isu-isu yang dibahas dalam nota diplomatik tersebut antara lain terkait dengan data jemaah haji, pergeseran jemaah dari Madinah ke Makkah, penempatan hotel, kesehatan jemaah, dan penyembelihan hewan dam (Hadyu).
Hilman menjelaskan, terkait dengan data jemaah haji, terdapat beberapa perbedaan nama yang kemudian menjadi catatan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan rekonsiliasi data setiap hari oleh tim PHU dan Misi Haji Indonesia.
"Alhamdulillah, semuanya bisa diatasi dan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar," ujarnya.
Terkait dengan pergeseran jemaah dari Madinah ke Makkah, Hilman menjelaskan bahwa terdapat beberapa jemaah yang tidak sesuai dengan prosedur karena berbeda syarikah. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan transportasi yang disediakan oleh Misi Haji Indonesia.
"Jadi, kita pastikan jemaah tersebut tinggal di Madinah dengan jumlah tertentu dan kita geser dengan kendaraan yang disediakan oleh Misi Haji Indonesia," kata Hilman.
Hilman juga menjelaskan, terkait dengan penempatan hotel, mayoritas jemaah tinggal di hotel yang sesuai dengan catatan. Namun, terdapat beberapa jemaah yang pindah ke hotel lain karena berbagai alasan.
"Kita sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan para syarikah sebagai penyedia layanan," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan kesehatan jemaah, kata Hilman, Kementerian Agama telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan jemaah. Namun, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kesehatan jemaah yang perlu diperbaiki.
"Harapannya tentu dari Kerajaan Arab Saudi, khususnya dari Kementerian Haji, melalui nota diplomatik itu adalah perbaiki dong, tingkatkan lagi cara menyeleksi jemaahnya," kata Hilman.
Terakhir, terkait dengan penyembelihan hewan dam (Hadyu), Hilman menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah berdiskusi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait dengan penggunaan platform Adahi.
"Kita sudah sampaikan kepada Kerajaan bahwa di Indonesia ada dua skema, yang tahun lalu sudah kita tidak lakukan," ujarnya.
Hilman berharap bahwa nota diplomatik ini dapat menjadi perhatian bersama antara Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa depan.
"Akhirnya, kita berharap bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang rame, dan pada saat diskusi ditemukan kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi semua catatan itu sudah dibahas dalam rapat siang malam bahkan setiap hari," pungkas dia.
Catatan Nota Diplomatik soal Haji dari Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta hanya disampaikan kepada tiga lembaga, yaitu Kementerian Agama, Dirjen PHU Kemenag, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.