Utusan AS Bahas Gencatan Senjata saat Israel Usulkan Perpanjangan 60 Hari

Doha: Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memulai pembicaraan di Qatar pada Selasa 11 Maret 2025 untuk mendorong kemajuan dalam proses pembebasan sandera Israel. Langkah ini dilakukan di tengah usulan pemerintah Israel untuk memperpanjang gencatan senjata di Jalur Gaza selama 60 hari.

Melansir dari Anadolu, Rabu 12 Maret 2025, diskusi Witkoff bertujuan menciptakan kesepakatan yang memungkinkan pembebasan lebih banyak sandera Israel sebagai bagian dari perpanjangan gencatan senjata yang telah berlangsung sebelumnya.

Kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan AS terdiri dari tiga tahap, masing-masing berdurasi 42 hari. Fase pertama dimulai pada 19 Januari dan berakhir pada 1 Maret. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu enggan melanjutkan ke tahap kedua yang mencakup penarikan penuh pasukan dari Gaza dan penghentian agresi militer.

Israel usulkan tukar sandera dengan perpanjangan gencatan senjata

Berdasarkan usulan baru Israel, 10 sandera Israel yang masih hidup akan dibebaskan pada hari pertama perpanjangan gencatan senjata selama sekitar dua bulan.

Saat ini, Israel memperkirakan terdapat 59 sandera di Gaza, dengan 24 orang diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina mendekam di penjara-penjara Israel. Menurut laporan organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel, para tahanan mengalami penyiksaan, deprivasi kebutuhan dasar, hingga kelalaian medis yang menyebabkan banyak kematian di dalam penjara.

Namun, sumber pemerintah Israel yang tidak disebutkan namanya meragukan apakah Hamas akan menyetujui usulan tersebut.

Sementara itu, Hamas tetap berpegang teguh pada tuntutan fase kedua dari kesepakatan awal, yaitu penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total serangan militer.

Kelompok tersebut mengecam penghentian bantuan kemanusiaan Israel ke Gaza sejak 8 Maret. Hamas menyebut tindakan ini sebagai "pemerasan murahan, kejahatan perang, dan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata."

Upaya mediasi Qatar, Mesir dan AS berlanjut

Penyiar Israel Channel 12 melaporkan bahwa Qatar, Mesir, dan AS sedang mencari langkah kompromi berupa "gestur niat baik" dari Hamas kepada Israel. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembebasan sebagian tahanan dalam beberapa hari mendatang.

"Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan parsial untuk memperpanjang negosiasi dan mencegah dimulainya kembali pertempuran," lapor Channel 12.

Media tersebut juga mengutip pesan dari mediator kepada Hamas, yang berbunyi: "Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk mencegah Israel melanjutkan perang—semua pihak membutuhkan waktu, termasuk Anda."

Menurut laporan tersebut, Witkoff yang berada di Doha berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk Israel, kesepakatan ini diharapkan mempercepat pembebasan sandera. Sementara bagi Hamas, perpanjangan gencatan senjata dapat membuka peluang pembebasan tahanan Palestina, kembalinya bantuan kemanusiaan, dan langkah menuju rekonstruksi Gaza.

Krisis kemanusiaan di Gaza memburuk

Kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Menurut pejabat Palestina, hampir 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza kini kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel. Blokade yang dilakukan juga menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan secara sistematis.

Pada hari yang sama, pejabat Hamas Abdel Rahman Shadid mengonfirmasi dimulainya babak baru negosiasi. Ia menyatakan bahwa Hamas memiliki sikap yang "bertanggung jawab dan positif" serta berharap adanya "kemajuan nyata" menuju fase kedua yang mencakup penghentian agresi dan penarikan pasukan Israel.

Hingga pukul 19.50 GMT pada Selasa, belum ada tanggapan resmi dari Hamas, Qatar, atau Mesir terkait laporan mengenai usulan baru Israel yang disampaikan oleh media Israel.

Israel hadapi tuntutan di pengadilan internasional

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 48.500 orang, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan ini sempat dihentikan sementara oleh kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Akibat aksi militernya di Gaza, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada November 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, Israel juga sedang menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan militer mereka di wilayah Gaza.

(Muhammad Reyhansyah)