DK PBB Desak Penerapan Embargo Senjata terhadap Houthi di Yaman

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat malam mendesak kelompok pemberontak Houthi di Yaman untuk menghentikan serangan lintas batas dan serangan maritim, sekaligus mendorong negara-negara anggota menerapkan embargo senjata terhadap kelompok tersebut.

Melansir dari The National, Sabtu, 15 November 2025, sebuah resolusi yang memperbarui sanksi terhadap Houthi diadopsi melalui pemungutan suara 13-0, dengan anggota tetap Tiongkok dan Rusia memilih abstain.

Dalam teks resolusi, DK PBB mengecam serangan-serangan tersebut dan menuntut penghentian semua aksi serupa, “termasuk terhadap infrastruktur dan target sipil.”

Pemberontak yang didukung Iran itu mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah sebulan setelah dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, yang mereka sebut sebagai bentuk solidaritas terhadap wilayah Palestina tersebut. Perang itu dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Sidang DK PBB tersebut menghasilkan perpanjangan sanksi bertarget hingga 14 November 2026. Langkah ini mencakup pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap sekitar 10 orang, sebagian besar pejabat senior Houthi, serta terhadap kelompok itu secara keseluruhan.

Menurut isi resolusi, sanksi kini dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melancarkan serangan lintas batas dari wilayah Yaman menggunakan teknologi rudal balistik dan rudal jelajah, atau serangan terhadap kapal dagang di Laut Merah maupun Teluk Aden.

Negara anggota diminta untuk “meningkatkan upaya memerangi penyelundupan senjata dan komponen melalui jalur darat dan laut, guna memastikan penerapan embargo senjata yang ditargetkan.”

Houthi telah berulang kali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal kargo di Laut Merah.

Teks PBB tersebut juga meminta panel ahli yang bertugas memantau penerapan embargo untuk menyampaikan laporan kepada DK PBB pada pertengahan April, berisi rekomendasi terkait penjualan dan transfer “komponen dual use dan bahan kimia prekursor” ke Yaman yang berisiko jatuh ke tangan Houthi.

Para anggota dewan juga meminta laporan tersebut memberikan saran untuk meningkatkan pertukaran informasi soal kapal-kapal yang dicurigai membawa senjata melanggar sanksi yang berlaku.

Namun sejumlah negara anggota, terutama Amerika Serikat dan Prancis, menyesalkan bahwa resolusi tersebut tidak melangkah lebih jauh.

“Kami menyesal teks yang diadopsi tidak lebih ambisius dan tidak mencerminkan memburuknya situasi di Yaman selama setahun terakhir,” kata Wakil Duta Besar Prancis, Jay Dharmadhikari.

Pemberontak Houthi telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman sejak mereka merebut ibu kota, Sanaa, pada September 2014.

Baca juga:  Houthi Tahan 24 Staf PBB di Ibu Kota Yaman