Militer Filipina Tegaskan Loyalitas pada Konstitusi Jelang Demonstrasi Besar

Manila: Angkatan Darat dan Angkatan Laut Filipina pada Sabtu kemarin menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada konstitusi dan kepemimpinan sipil di tengah beredarnya rumor destabilisasi menjelang dua aksi demonstrasi besar di Metro Manila.

Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal Antonio Nafarrete mengatakan bahwa militer tetap menjunjung persatuan dan menghormati otoritas sipil, sebagaimana dilaporkan media lokal ABS-CBN dan dikutip Antara, Minggu, 16 November.

Ia menegaskan bahwa Angkatan Darat siap membantu kepolisian menjaga ketertiban umum, namun tetap fokus pada tugas pertahanan eksternal negara.

“Kami dengan tegas menolak tindakan inkonstitusional yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan menjelang dua aksi demonstrasi besar yang akan berlangsung di Manila dan Kota Quezon dari Minggu hingga Selasa. Aksi di Kota Quezon, yang diprakarsai United People’s Initiative, kelompok yang dipimpin pensiunan perwira militer, menyerukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Laksamana Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta, turut meminta penyelenggara memastikan keselamatan peserta aksi serta mengimbau masyarakat waspada terhadap disinformasi.

Bulan lalu, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr., mengungkap bahwa ia menolak ajakan untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. selama gelombang protes pada September terkait dugaan korupsi. Brawner menyebut sejumlah pensiunan perwira mendesaknya untuk menyingkirkan Marcos, namun ia menolak permintaan tersebut.

Pada September lalu, ribuan warga turun ke jalan di berbagai wilayah Filipina, termasuk Manila, memprotes dugaan korupsi setelah terungkap penipuan massal dalam sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp158,8 triliun).

Para demonstran menuntut pertanggungjawaban politisi yang terlibat, publikasi laporan aset dan kewajiban pejabat, serta penandatanganan pengabaian kerahasiaan bank oleh seluruh pejabat pemerintah.

Baca juga:  Ribuan Warga Filipina Gelar Aksi Protes Proyek Fiktif Penanggulangan Banjir