Ancaman PHK Mengintai, Rencana Sterilisasi Rokok di Tempat Hiburan Diminta Ditinjau Ulang

Jakarta: Industri pariwisata di Jakarta tidak sedang baik-baik saja. Berdasarkan data Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DKI Jakarta), sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian sepanjang kuartal I-2025.

Sekitar 70 persen pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tetap tidak ada intervensi kebijakan yang mendukung. Di sisi lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) juga berencana mendorong pemberlakuan 100 persen steril rokok di tempat hiburan malam (THM).

"Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, eksekutif sepakat tempat karaoke, kelab malam, kafe live music masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di dalam Ranperda Kawasan Tanpa Rokok," kata Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi itu, Ketua DPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono berharap pemerintah mengkaji ulang peraturan tersebut mengingat dampaknya terhadap kondisi industri dan market segmen jasa dan pariwisata yang semakin anjlok.

"Pertama dari sisi pasar, tolong bantu masyarakat untuk datang ke Jakarta. Kedua, tentu jangan banyak aturan-aturan yang semakin membebani, yang menimbulkan beban biaya yang pada akhirnya membuat hotel tidak bisa bertahan," ujar Sutrisno kepada wartawan, Rabu, 28 Mei 2025.

"Nantinya malah banyak berguguran, nanti malah pemerintah juga yang kesulitan karena banyak kehilangan pemasukan dari pajak hotel, meningkatnya angka pengangguran akibat PHK dan sebagainya," tambah dia.

Untuk diketahui, langkah efisiensi pun sudah mulai dilakukan oleh pelaku usaha. Dari survei PHRI, pemangkasan tenaga kerja terutama menyasar pekerja kontrak dan harian lepas dan beberapa hotel bahkan menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen.
 

Baca juga:  Nasib Miris Industri Perhotelan: Mati-matian Berjuang Sendiri

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Dampak PHK bisa menjalar ke berbagai sektor  

PHRI mengingatkan, jika PHK terjadi secara luas, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor lain. Pasalnya, industri hotel dan restoran menyerap lebih dari 603 ribu tenaga kerja di Jakarta dan menyumbang sekitar 13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.

"PHK ini bukan cuma soal hotel, tapi juga akan memukul UMKM, logistik, hingga pelaku seni yang selama ini bergantung pada industri pariwisata perkotaan," ujar Sutrisno.

Selama ini di hotel, restoran, karaoke, kafe, bar, live music dan tempat hiburan sejenis menyasar kepada konsumen usia dewasa. Maka, ketika pemerintah mendorong area-area tersebut harus steril dari rokok, akan sangat menyulitkan bagi operasional industri itu sendiri dan juga tentunya bagi pengunjung.

"Jangan dihilangkan sama sekali. Haruslah ada alternatif. Penyediaan ruang khusus merokok itu harus ada. Jangan sampai bentuknya pelarangan total, dampaknya ke operasional industri ini yang akan kehilangan pengunjung," tegas Sutrisno.

Untuk itu, PHRI DKI Jakarta berharap bisa diajak bicara oleh pembuat kebijakan. Pihaknya siap memaparkan kondisi realita di lapangan. Ia juga khawatir jika aturan ini dijalankan tanpa ada sosialisasi maka akan menimbulkan penolakan dari para pelaku usaha.

"Dalam partisipasi publik, masyarakat juga perlu diundang untuk diminta pendapatnya. Sepatutnya Perda yang lahir nanti benar-benar mengakomodir berbagai aspek sehingga ketika dikeluarkan tidak menimbulkan kontroversi atau perlawanan yang bisa menimbulkan kegaduhan," tutup Sutrisno.