Agenda DPR, Bahas Judi Online hingga Amnesti Napi

Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR membeberkan agenda Parlemen hari ini, 19 Februari 2025. Agenda diawali rapat antara BAM DPR dengan Jaringan Aliansi Kemanusiaan Internasional (JAKI) pada pukul 09.00 WIB. DPR mendengar aspirasi terkait judi online.

Berlanjut pada agenda Komisi XI menerima DPRD Provinsi Bengkulu terkait koordinasi dan konsultasi pukul 09.30 WIB. Agenda pertemuan dalam rangka konsultasi tentang tata cara penungutan dan perhitungan open Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti di Provinsi DKI Jakarta.
 

Baca: Kampus Penerima Manfaat Tambang Bisa Diaudit BPK

Pada pukul 10.00 WIB, sejumlah agenda digelar. Yakni, konferensi pers Komisi VI, audiensi Komisi IV dengan DPRD Bima, Audiensi Komisi IV dengan DPRD Makasar, rapat dengar pendapat Komisi VIII tentang haji, dan rapat kerja Komisi IX dengan BKKBN membahas visi pembangunan kependudukan.

Masih di waktu yang sama, Komisi X menggelar rapat dengar pendapat dengan Rektor Universitas Balikpapan, dan Ketua Umum Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Agendanya, yakni penyampaian aspirasi mengenai pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Balikpapan.

Sementara itu, Komisi XI menggelar raker dengan Ketua DK OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen. Agenda terkait pengaturan dan pengawasan di bidang dumas.

Adapun Komisi XII menggelar RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan RDPU dengan Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Dirut PT Kapuas Prima Coal. Agenda RDP yakni membahas progres pembangunan smelter dan hasil audit kebakaran smelter PT Freeport Indonesia.

Agenda lain pukul 10.00 WIB, yakni raker Komisi XIII dengan Menteri IMIPAS. Raker membahas masalah kebijakan Strategis Kementerian Imipas terkait Pemberian Amnesti & Transfer Narapidana. Serta, Pengawasan terhadap Lalu Lintas orang asing.

Berlanjut pukul 13.00 WIB, Komisi IV menggelar rapat dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PU turut menghadirkan Kepala BPJT dan Pimpinan BUJT, agenda Pembahasan Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. 

Di waktu yang sama, Komisi IX menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI. Agenda Pembahasan Amanat Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, yang mewajibkan Kementerian Kesehatan untuk menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). 

Masih di pukul 13.00 WIB, Komisi X mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP PTSI), Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Ketua Yayasan Panca Bhakti Utama (YPBU) Pontianak, Ketua Umum Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan Indonesai (PPLPI), Ketua Umum Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKI), dan Yayasan Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia. 

Sementara itu, Komisi XII menggelar  RDPU dengan Ketua Perkumpulan Program Studi Lingkungan (PEPSILI). Agenda membahas permasalahan sampah yang mencapai titik kritis yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan perubahan iklim.

Berlanjut pukul 14.00 WIB, Komisi XI menggelar RDP dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP). Agendanya terkait Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025.

Di waktu yang sama, Komisi XII menggelar Audiensi Panitia Khusus III DPRD Provinsi Jawa Barat. Audiensi membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat

Berlanjut pukul 16.00 WIB, Komisi VIII menggelar RDP Panja Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Sestama BP Haji RI, Deputi Kelembagaan KEMENPAN RB RI. Rapat membahas Struktur Kelembagaan, Tugas dan Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Haji, serta Tata Kerja Koordinasi antarlembaga.