PSU Dinilai Sedot Anggaran Jumbo dan Bikin Masyarakat Jenuh

Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti banyaknya pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024. Selain menghabiskan anggaran yang besar, PSU menyebabkan kejenuhan di masyarakat. 

"Kita juga harus melihat apa penyebab PSU itu terjadi. Jadi kita punya tanggung jawab secara bersama. Cacat demokrasi ini ternyata yang harus membayar adalah rakyat. Yang perlu kita perhatikan adalah itu," kata Bey dalam Rapat Kerja Komisi II DPR, dikutip Jumat, 18 Juli 2025.

Hal tersebut diungkap Bey dalam rapat kerja dengan Wamendagri Ribka Haluk, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, di Kompleks Parlemen.

Jumlah PSU pada Pilkada 2024 adalah 24 daerah, terdiri dari 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 3 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. PSU pada Pilkada 2024 setidaknya membutuhkan anggaran Rp696 miliar.

Legislator Partai NasDem itu menilai masyarakat akan jenuh jika pilkada terus berulang, di saat daerah lain sudah mempunyai pemimpin dan menjalankan program yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Pasti masyarakat di bawah jenuh kalau PSU. Kayanya kalau bicara pilkada, orang lain sudah menjalankan pemerintahan, menjalankan program-program pemerintah, tentang makan bergizi, kita masih berkutat masalah PSU," ujar Bey.
 

Baca: Legislator NasDem Imbau Masyarakat lebih Selektif Memilih Produk Makanan

"Apakah PSU tidak akan menyebabkan pemilih di daerah-daerah tertentu jenuh? Kan harus kita perhatikan juga, masalah-masalah kejenuhan. Nanti ini kan akan berdampak pada partisipasi pemilih," imbuhnya.

Bey menekankan ke depan PSU tidak boleh terjadi. Pemerintah serta penyelenggara pemilu diharapkan mengevaluasi dan mencari formulasi agar kejadian serupa tidak terus terulang.

"Misalkan (PSU) Barito Utara sempat juga agak geger, ketika fakta itu terungkap di MK, bahwa ada satu keluarga bisa menerima jutaan (politik uang). Artinya ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah di lapangan," kata dia.

Jika sistem pemilu sudah matang tentu PSU tidak akan sering terjadi. Anggaran untuk PSU dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masayarakat.

"Coba bayangkan kalau anggaran Rp669 miliar kita alokasikan buat makan bergizi, buat sekolah, itu sudah berapa siswa yang tercover?" ujar dia.