Presiden Prabowo Menginstruksikan Belanja Negara Fokus ke Program Penting

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian, memfokuskan belanja negara kepada program-program penting. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Menkeu, Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia juga mengatakan, Presiden menaruh perhatian yang besar terhadap upaya menjaga defisit anggaran pada level yang baik. Sejalan dengan itu, Prabowo juga meminta jajarannya untuk memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” jelas Menkeu.
 

Baca: Acuan Penyusunan RAPBN 2026 Disepakati, Ekonomi RI Dipatok Tumbuh hingga 5,8%

Selain kerangka fiskal, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya langkah deregulasi. Tujuannya, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tak selalu bergantung pada kas negara.

"Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” papar Sri Mulyani.

Nantinya, hasil final pembahasan APBN akan disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendantang.