Pemerintah Bakal Libatkan Danantara di Investasi Sektor Migas

Jakarta: Pemerintah siap melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke dalam sejumlah proyek energi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memetakan skala prioritas yang bisa melibatkan Danantata didalamnya.

"Arahan presiden Danantara juga ikut ambil bagian. Porsinya tinggal kita atur yang mana jadi skala prioritas," ucap Bahlil kepada awak media setelah ikut membuka IPA Convex 2025 di ICE BSD, Rabu, 21 Mei 2025.

Dalam peranannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pelaku industri migas, Bahlil menyebut ada 10 wilayah kerja blok migas dalam kondisi mangkrak. Ke depan terdapat 60 wilayah kerja migas yang akan dikembangkan potensinya dengan melibatkan kolaborasi pemerintah, Kontraktor kontrak kerja sama (K3S), investor, dan Danantara.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Danantara untuk masuk ke dalam pengembangan proyek energi. Langkah ini mendukung misinya meningkatkan lifting minyak hingga satu juta barel per hari pada 2030.

"Kita juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar yaitu Danantara Indonesia, yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi," kata Prabowo.
 

Baca juga:  Presiden Prabowo Pede Sektor Energi RI Masih Menarik di Mata Dunia

(Ilustrasi blok migas. Foto: Dok Kementerian ESDM)

Targetkan Indonesia bebas impor energi

Selain itu, Prabowo menegaskan komitmennya membawa Indonesia keluar dari ketergantungan impor energi. Menurut Prabowo, kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri.

Presiden menekankan ketahanan energi merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pencapaian awal pemerintahannya yang baru berjalan enam bulan, khususnya produksi perdana dari Lapangan Forel dan Terubuk di Kepulauan Natuna.

"Ini bukan sekadar pencapaian matematis atau teknis, tetapi tonggak penting dalam upaya menuju swasembada energi nasional," tegas Presiden.