Pernyataan Panglima Soal Multifungsi TNI Dinilai Berbahaya

Jakarta: Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi dikritik. TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.

"Ketika panglima endorse multifungsi sehingga revisi UU TNI jadi kebutuhan karena bukan lagi dwifungsi, ini sesuatu yang sangat bahaya dalam demokrasi," kata Ketua Centra Initiative Al Araf dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024.

Al Araf mengingatkan penghapusan dwifungsi ABRI saat reformasi 1998. Masyarakat sipil menghendaki tugas dan fungsi militer kembali ke barak dan menjalankan fungsi pertahanan.

"Sejatinya fungsi militer dilatih dan dididik untuk perang jadi tidak ikut dalam domain sipil," papar dia.
 

Baca juga: Respons Panglima TNI Soal 'Hujan' Kritik Revisi UU TNI

Al Araf menyebut komitmen reformasi 1998 mengharuskan presiden dan DPR menjaga hal itu. Supaya situasi saat orde baru (orba) tidak terjadi lagi.

"Waktu orba jadi blur dalam melihat sistem politik dan birokrasi karena birokrasi didominasi militer aktif dan karakter rezim otoritarian. Itu berbahaya," ucap dia.

Al Araf menuturkan reformasi menjadikan demokrasi sebagai sistem politik. Sistem itu mewajibkan diferensiasi fungsi dan tugas antara militer dengan sipil.

"Militer menjalankan fungsi pertahanan, birokrasi memberi pelayanan ke publik dengan karakter dan doktrin berbeda," jelas dia.