BPJPH Jadi Lembaga Nasional dengan Engagement Medsos Tertinggi

Bandung: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhasil mencatatkan diri sebagai Lembaga Negara dengan tingkat interaksi atau engagement rate media sosial tertinggi di Indonesia. Prestasi ini terungkap melalui hasil riset terbaru Digital Public Perception 2025 yang dirilis oleh Universitas Ma’soem.

Riset yang dipimpin Wakil Rektor Universitas Ma’soem Tonton Taufik Rachman, ini menganalisis aktivitas media sosial berbagai badan nasional pada bulan Oktober 2025. Hasilnya, BPJPH unggul mutlak di seluruh platform utama yang diukur.

BPJPH menempati posisi teratas di seluruh kanal digital dengan capaian: Instagram: 4,37% (tertinggi di antara 11 badan nasional), TikTok: 7,82% (unggul jauh di atas rata-rata nasional), Twitter (X): 2,15% (paling aktif dalam interaksi berbasis teks), YouTube: 3,26% (unggul dalam konten edukatif)

Taufik menjelaskan bahwa capaian tinggi ini menjadi bukti nyata bahwa BPJPH berhasil membangun komunikasi publik yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

"Engagement rate bukan sekadar angka, tapi cermin nyata seberapa besar perhatian, minat, dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga tersebut," ujar Taufik 

Menurutnya, tingginya interaksi di media sosial menunjukkan bahwa publik menilai program dan informasi BPJPH, terutama terkait isu jaminan produk halal, sangat relevan dengan kebutuhan mereka.

Riset ini juga menandai pentingnya social media analytics sebagai pendekatan ilmiah untuk menilai kinerja lembaga publik, menggantikan metode tradisional yang cenderung kualitatif.

Universitas Ma’soem menilai bahwa pengukuran berbasis engagement rate dapat menjadi tolok ukur kuantitatif kinerja komunikasi pemerintah. "Dengan data digital, kita bisa menilai persepsi publik secara lebih objektif, terukur, dan real-time," kata Taufik.

Temuan ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi lembaga pemerintah lain dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik. BPJPH, dengan keberhasilannya membangun interaksi digital yang humanis dan transparan, dinilai telah sukses mendekatkan layanan dan informasinya kepada masyarakat.

"Keberhasilan BPJPH ini membuktikan bahwa komunikasi publik yang humanis dan berbasis data dapat memperkuat hubungan pemerintah dan masyarakat," kata Taufik.