Editorial MI: Pantang Lindungi Pelanggar Hukum

KEBERANIAN institusi penegak hukum sesungguhnya tidak hanya diuji ketika berhadapan dengan penjahat di luar pagar institusinya. Ujian terberat justru datang ketika hukum harus ditegakkan terhadap orang-orang yang pernah atau sedang menjadi bagian dari kekuasaan tertinggi institusi tersebut.

Itulah ujian yang kini dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution, sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri, Selasa, 3 November 2026, mengumumkan tiga tersangka berpangkat jenderal bintang dua dan bintang empat berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan jejak digital.

Lebih mengkhawatirkan, sasaran penyadapan diduga bukan hanya Presiden, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Kita mendukung langkah tegas Polri mengusut perkara tersebut. Penetapan tersangka, betapa pun tinggi pangkat dan jabatan seseorang, merupakan pesan penting bahwa tidak seorang pun boleh menikmati kekebalan hukum.

Namun, dukungan itu bukan cek kosong. Penetapan tersangka barulah pintu masuk menuju pembuktian. Polri mesti bekerja lebih keras, lebih transparan, dan lebih berani membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dok. KSP

Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan penyadapan, untuk kepentingan apa informasi dikumpulkan, siapa yang menikmati hasilnya, serta apakah terdapat penyalahgunaan perangkat dan kewenangan negara.

Jangan sampai pengusutan berhenti pada tiga nama. Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun mereka, proses hukum harus menjangkaunya.

Penyadapan ilegal bukan pelanggaran biasa. Ia merupakan ancaman terhadap hak privasi warga negara, keamanan informasi, bahkan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Apalagi, jika benar perangkat dan kewenangan yang semestinya digunakan untuk melindungi negara justru disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Itu berarti ada persoalan serius dalam pengawasan dan pengendalian kekuasaan.

Karena itu, penyidikan harus menjamin keutuhan barang bukti elektronik, membuka ruang pengawasan independen, serta memastikan hak para tersangka tetap dihormati. Asas praduga tak bersalah tidak boleh dikorbankan atas nama ketegasan.

Kita tidak menghendaki pengusutan yang gaduh di permukaan, tetapi keropos dalam pembuktian. Kita membutuhkan keberanian yang ditopang profesionalisme, bukan keberanian yang sekadar dipertontonkan.

Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk membersihkan kepolisian dari sorotan publik yang menyebut institusi tersebut kerap segan memeriksa perwira tinggi mereka. Polri harus membuktikan bahwa loyalitas tertinggi anggotanya bukan kepada atasan, kelompok, ataupun korps, melainkan terhadap konstitusi dan hukum.

Jangan ada jenderal yang dilindungi hanya karena pernah berkuasa. Jangan pula ada yang dihukum tanpa bukti. Di situlah kehormatan Polri dipertaruhkan. Hukum harus tegak, sekalipun harus mengadili orang-orang yang dahulu menegakkannya.