Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Nasional Disebut Mesti Beriringan

Jakarta: Pelestarian lingkungan dan pembangunan nasional, disebut mesti berjalan beriringan. Hal ini, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

"Karena itu, penguatan ekonomi lokal dan perlindungan lingkungan perlu berjalan beriringan," kata akademisi Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Siti Maimunah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2026.

Hal itu dibeberkan dalam focus group discussion di aula Perpustakaan Kampus Instiper Yogyakarta. Menurut Siti, implementasi pembangunan harus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, menggerakkan ekonomi lokal, dan melestarikan lingkungan.

“Program pembangunan akan memberikan dampak yang lebih kuat apabila mampu menghubungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan keberlanjutan sumber daya alam," kata Siti. 

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan reforma agraria, memiliki peluang besar untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Khususnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
 

Pada program MBG, misalnya, ia mengatakan penguatan rantai pasok pangan lokal dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, program tersebut dapat membuka pasar bagi petani, peternak, pelaku usaha pangan, dan usaha mikro di sekitar lokasi pelaksanaan.

"Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi antara pengelola program, pemasok, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal, disertai pengawasan mutu pangan, keamanan pengolahan, serta pengelolaan limbah dapur," kata Siti.

Menurutnya, hingga akhir Mei 2026, program MBG di DIY tercatat menjangkau 888.963 penerima manfaat, didukung 402 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 2.448 pemasok lokal, dan 16.513 tenaga kerja dapur. Angka tersebut menunjukkan besarnya ekosistem ekonomi yang dapat diperkuat apabila keterlibatan pelaku usaha lokal terus dikembangkan secara terarah.


Diskusi terkait pelestarian lingkungan dan pembangunan. Foto: Istimewa

"Sementara itu, pengembangan KDKMP perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan dan pembukaan gerai, tetapi juga pada kemampuan koperasi membangun usaha produktif yang sesuai dengan potensi desa atau kelurahan," kata Siti. 

Di sisi lain, program Kopdes disebut dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Seperti, penyediaan sarana produksi pertanian ramah lingkungan, pengolahan sampah, pemanfaatan energi surya, ekowisata, hingga jasa lingkungan. 

"Koperasi berpeluang menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal," kata Siti.