Gagasan Bansos Syarat Vasektomi Tuai Kritik, PBNU: Jangan Dipaksakan!

Malang: Usulan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewacanakan program keluarga berencana (KB) khususnya vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai polemik. Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menilai ada cara lain yang lebih bijak untuk menyejahterakan masyarakat miskin.

Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan hukum vasektomi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Vasektomi sendiri merupakan prosedur kontrasepsi pria yang bersifat permanen.

"Hukum vasektomi itu masih diperselisihkan di kalangan ulama. Makanya saya menyarankan agar tidak dijadikan syarat tapi cukup sebagai anjuran untuk melakukan KB dan sejenisnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 5 Mei 2025.

Gus Fahrur, sapaan akrabnya, berpendapat bahwa banyak metode lain dalam program KB yang dapat dianjurkan kepada masyarakat untuk mengatur jumlah kelahiran dengan tetap memperhatikan kesehatan reproduksi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan vasektomi sebagai satu-satunya solusi.

"Saya kira masih banyak metode lain selain vasektomi yang bisa dianjurkan di masyarakat yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan terlalu dipaksa melakukan vasektomi karena itu sesuatu mungkin berat bagi masyarakat," tegasnya.
 

Baca: Angka Kelahiran Tinggi, Dedi Mulyadi Bersikukuh Terapkan Syarat KB untuk Bansos

Sejumlah ulama bahkan telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan vasektomi berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, Gus Fahrur menekankan pentingnya berkonsultasi dengan organisasi masyarakat keagamaan sebelum kebijakan terkait hukum agama diterapkan.

"Perlu dikonsultasikan, mana KB yang dianjurkan mana yang tidak. Secara umum mungkin KB diperlukan oleh pemerintah tapi tidak perlu dipaksakan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan kontroversial dengan menjadikan program Keluarga Berencana (KB) terutama vasektomi sebagai syarat bagi pria dalam keluarga penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memastikan distribusi bantuan yang lebih merata.

Dedi menyoroti fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang memiliki anak dalam jumlah besar, yang menurutnya membebani anggaran negara. la menyatakan bahwa bantuan pemerintah sering kali terpusat pada keluarga yang sama, mencakup beasiswa, bantuan kelahiran, perumahan, dan bantuan non-tunai.

Dengan mewajibkan partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya melalui metode vasektomi bagi pria, Dedi berharap dapat mendorong tanggung jawab bersama dalam perencanaan keluarga.