Kemacetan Horor di Pelabuhan Ketapang, Khofifah Bersurat ke Menhub Minta Penambahan Armada

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirim surat resmi ke Menteri Perhubungan (Menhub) untuk merespons kemacetan parah di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Dalam surat tersebut, Khofifah meminta penambahan armada kapal penyeberangan rute Ketapang-Gilimanuk serta mengusulkan pengaktifan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai jalur alternatif.

"Ibu Gubernur sudah bersurat resmi ke Pak Menteri agar segera ada tambahan kapal besar, yang bisa melayani dermaga LCM di Ketapang,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono, dikonfirmasi Minggu, 27 Juli 2025.

Selain penambahan armada, lanjut Nyono, Khofifah juga mengusulkan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar sebagai jalur alternatif untuk mengurai antrean kendaraan berat yang mengular hingga puluhan kilometer. Skema tersebut akan melibatkan jembatan timbang di Sedarum, Pasuruan, untuk memilah truk-truk bertonase di bawah 40 ton agar dialihkan ke Pelabuhan Jangkar menuju Gilimanuk, dengan syarat tersedianya kapal ferry besar di lintas tersebut.

"Pelabuhan Jangkar bisa dimaksimalkan, tapi butuh deviasi kapal besar yang langsung melayani Jangkar–Gilimanuk,” jelas Nyono.
 

Baca: Macet Horor di Pelabuhan Ketapang, ASDP Dorong Percepatan Bongkar Muat Kapal

Meski pengelolaan pelabuhan Ketapang berada di bawah kewenangan PT ASDP Indonesia Ferry dan otoritas pelayaran di bawah Syahbandar Tanjungwangi serta Ditjen Perhubungan Darat, Pemprov Jatim merasa perlu ikut turun tangan karena persoalan ini berdampak langsung pada arus logistik dan mobilitas warga Jatim.

"Kami tidak bisa lepas tangan, ini soal hajat hidup warga Jatim. Makanya kami bersuara dan mendorong percepatan solusi,” ucap Nyono.

Antrean panjang di Pelabuhan Ketapang disebabkan menurunnya jumlah kapal penyeberangan setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu. Dari sebelumnya 15 kapal, kini hanya 6 kapal yang diizinkan beroperasi akibat evaluasi keselamatan ketat oleh otoritas pelayaran.

Kondisi semakin parah karena kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) yang biasanya mengangkut truk-truk berat hanya diperbolehkan mengangkut 5 kendaraan dari sebelumnya 20 unit, demi menjaga stabilitas kapal.

"Bayangkan, armada hanya tinggal sepertiga, dan daya angkut kapal pun dikurangi drastis. Ini penyebab antrean makin parah,” ujar Nyono.

Menurutnya, penambahan kapal besar adalah solusi mendesak dan krusial. Sebab, waktu tempuh kapal LCT untuk bongkar-muat di Gilimanuk dan kembali ke Ketapang sangat lama, memperpanjang antrean kendaraan berat yang tak bisa dihindari.

"Solusinya jelas, harus ada tambahan kapal besar yang bisa langsung masuk dermaga LCM di Ketapang. Itu sudah tertuang dalam surat Ibu Gubernur,” kata Nyono.