Usia Pensiun ASN Diusulkan Diperpanjang, Puan: Kaji Dulu, Jangan Sampai Membebani APBN

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani merespons soal batas usia aparatur sipil negara (ASN) yang diperpanjang. Puan meminta agar dikaji dulu dan tak membebani APBN.

"Apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa, satu lagi jangan kemudian nanti membebani APBN itu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025.

Puan juga mempertanyakan pengaruh produktivitas ASN ketika batas usia pensiunnya diperpanjang. Padahal, kata Puan, tugas penting ASN adalah memaksimalkan layanan kepada masyarakat.

"Apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik? Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat," jelas Puan.
 

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Cari Solusi Atasi Badai PHK

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrullah mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai ASN. Hal itu tercantum dalam surat yang dikeluarkan Dewan Pengurus Korpri Nasional bernomor B-122/KU/V/2025 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Zudan mengusulkan di tingkat jabatan manajerial. Mulai dari pejabat tinggi utama masa pensiun yang mulanya 60 menjadi 65 tahun.

Selanjutnya pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 60 menjadi 63 tahun. Kemudian, pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 60 menjadi 62 tahun.

Lalu, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang semula 58 menjadi 60 tahun. Sedangkan, jabatan nonmanajerial diusulkan bagi pejabat pelaksana yang semula 58 menjadi 59 tahun.

Kemudian, pejabat fungsional ahli utama pensiun di usia 70 tahun, pejabat fungsional ahli madya 65 tahun, pejabat fungsional ahli muda 62 tahun, dan pejabat fungsional ahli pertama di 60 tahun.