Presiden Taiwan Lai Ching-te. (Anadolu Agency)
Willy Haryono • 23 June 2025 19:54
Taipei: Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa Taiwan adalah sebuah negara dan menolak klaim Tiongkok atas kedaulatan wilayahnya.
Dalam pidatonya pada Minggu, 22 Juni 2025, Lai menyoroti ketidaksahihan klaim Tiongkok secara sejarah maupun hukum, serta mengecam keras tekanan politik dan militer yang terus meningkat dari Beijing.
Tiongkok bersikeras bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya sejak zaman kuno dan menyebut pulau itu sebagai salah satu provinsinya. Namun, pemerintah Taiwan di bawah kepemimpinan Lai dengan tegas menolak klaim tersebut. Beberapa kali mereka menawarkan dialog dengan Beijing, tetapi ajakan itu selalu ditolak.
Lai juga mengangkat sejarah Taiwan sebagai bukti bahwa identitas Taiwan berkembang secara berbeda dari Tiongkok. Ia menyinggung akar sejarah Taiwan yang terhubung dengan peradaban Austronesia, termasuk hubungan dengan penduduk asli Hawaii, sebagai bagian dari warisan budaya yang unik dan terpisah.
Taiwan memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penjajahan dan invasi, termasuk pemberontakan terhadap Jepang selama masa pendudukan 1895–1945. Sementara itu, di era kekaisaran Tiongkok terakhir, Dinasti Qing, Taiwan hanya berstatus sebagai provinsi Tiongkok selama delapan tahun.
Tiongkok juga mengutip Resolusi PBB 1971—yang mencabut kursi Taiwan di badan dunia itu dan memberikannya kepada Beijing—sebagai dasar legitimasi klaimnya. Namun Lai menegaskan bahwa resolusi tersebut hanya menyangkut soal representasi pemerintahan, bukan persoalan kedaulatan.
“Masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh 23 juta rakyatnya,” kata Lai, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
Baca juga: Taiwan Sebut Tiongkok Gunakan AI Generatif untuk Sebar Disinformasi