Ekonom Dorong Keseimbangan Hilirisasi Tambang dengan Sektor Pertanian dan Perikanan

Jakarta: Ekonom Senior CORE Indonesia, M. Faisal, mendorong adanya keseimbangan kebijakan hilirisasi tambang terhadap sektor lain seperti pertanian dan perikanan di daerah. Hal ini penting agar program hilirisasi tak menggeser prioritas pembangunan lokal dan menghambat keberlanjutan ekonomi masyarakat.

"Perlu hati-hati dalam catatan hilirisasi ke depan, karena ini hilirisasi tambang itu prioritas pemerintah. Tapi pertanian, perikanan juga prioritas pemerintah," ungkap Faisal dalam forum bertema 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025,

Ia mencontohkan daerah Morowali. Menurut dia, ada penurunan jumlah lahan sawah yang tersisa 4.000 hektare. Selain itu, aktivitas perikanan cukup terdampak dan memerlukan perhatian serius.

"Saya lihat perairannya yang ada di sana sangat cantik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi kapal-kapal yang berlayar," ungkap Faisal.

Faisal menambahkan, pemerintah telah memberikan sejumlah intervensi seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan usaha mikro, pertanian, dan catering lokal agar bisa menjadi pemasok (off-taker) bagi industri smelter. Namun, implementasinya belum berjalan efektif. 

"Produk UMKM yang sudah keluar dari pemerintah untuk bantu, tidak dibeli. Pasar lokal saja kita tidak bisa bereskan. Itu PR besar menurut saya," kata Faisal.

Ia menegaskan, sinergi lintas lembaga, mulai dari Kementerian UMKM hingga Satgas Hilirisasi, perlu diperkuat agar program pemerintah benar-benar berdampak. 

"Kalau yang kecil ini saja kita tidak bisa bereskan dengan baik, bagaimana kita bisa memasang masalah yang lebih besar," pungkas Faisal.