Penurunan Biaya Haji 2025 Disebut Win-Win Solution

Jakarta: Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menakar kesepakatan antara DPR RI dengan Kementerian Agama. Yakni, terkait penurunan disepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M, yang menjadi win-win solution. 

"Di satu sisi memang ada penurunan kurang lebih Rp4 juta dan ini karena pas saya bilang moderate, satu sisi ada angka biaya Bipih turun tapi juga tidak menaikkan secara drastis nilai manfaatnya," kata Mustolih saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2025.

Awalnya, ia khawatir dengan adanya penurunan BPIH. Sebab, ada potensi yang turun bukan Bipih, atau yang ditanggung oleh jemaah dan menaikkan nilai manfaat.

"Ini malah nilai manfaatnya malah turun, yang tadinya tahun lalu itu 40 persen menjadi 38 persen," ucapnya.

Menurut dia, hal tersebut tak terlepas dari atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden meminta biaya haji turun.

"Kemudian masyarakat punya ekspektasi ketika diumumkan oleh wakil menteri agama biayanya akan ditekan sampai dengan Rp85 juta tapi kemudian malah usulan resminya Rp93 juta. Hari ini kita akhirnya mendapatkan kepastian supaya biayanya itu kemudian ternyata diangkat turunnya itu sekitar Rp4 jutaan atau totalnya Rp89 juta," paparnya.
 

Baca: Biaya Haji Turun Jadi Rp89 Juta Disebut Sesuai Harapan Presiden

Penurunan tersebut perlu diapresiasi setelah berbagai pihak mulai dari Kemenag, DPR atau BPKH yang kemudian mencoba menyisir angka-angka untuk efisiensi misalnya penerbangan dan jumlah petugas yang sekarang ini dikurangi 50?ri yang lalu.

Sementara itu Sekjen Amphuri Zaky Zakaria mengapresiasi pemerintah berhasil menurunkan biaya total BPIH dari Rp93.410.286 menjadi Rp89.410.259 atau ada selisih Rp4 juta.

"Meski begitu pemerintah perlu memperhatikan potensi kenaikan dollar, karena pembiayaan Haji masih bergantung dollar. Kemudian pemerintah perlu memperhatikan potensi kenaikan Masyair, jangan sampai kejadian 2022 biaya Masyair tiba-tiba naik dan akhirnya pemerintah perlu mengeluarkan biaya lagi sekitar Rp1,4 triliun lagi," ujar Zaky.

Meski terjadi penurunan Bipih pemerintah tetap harus memperhatikan pelayanan yang lebih baik lagi.

"Nilai manfaat yang dikeluarkan oleh BPKH secara nilai dan persen menurun dari Rp37.364.144 menjadi hanya Rp33.978.508 menurun sekitar Rp3.385.636 atau turun dari 40% menjadi 38%, semestinya BPKH bisa meningkatkan nilai manfaat untuk BPIH," pungkasnya.

M Iqbal Al Machmudi