Buruh Berharap Kebijakan-Kebijakan Baru Pemerintah Mampu Angkat Perekonomian

Jakarta: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia.

"Yang belum dilakukan adalah menurunkan harga, harga pangan. Harga sembako itu belum diturunkan, karena sejak 2024 harga pangan dan juga harga sembako masih tinggi," ucap Mirah dilansir di Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.

Selain itu, Mirah berharap pajak untuk kendaraan barang sopir plat kuning seperti supir taksi dibebaskan seperti yang didapatkan oleh para driver online.

"Itu tolong itu dibebaskan juga, jadi pajak-pajak untuk rakyat itu harus dibebaskan. Ya bukan hanya sopir taksi lah ya, tapi semua pajak yang untuk rakyat kecil itu dibebaskan aja," bebernya.

Lebih lanjut, ia juga meminta kepada pemerintah untuk menambah subsidi khususnya di sektor pendidikan.

"Harapan kami dari SD sampai SMA itu gratis. Tidak ada bayaran SPP gitu kan hanya di beberapa provinsi saja (yang tidak dikenakan SPP, tapi di provinsi yang lain, seperti di Jawa Barat contohnya itu masih bayar untuk SD, SMP dan SMA," imbuhnya.
 

Baca juga:  Pertumbuhan Ekonomi RI Diyakini Masih Tumbuh Positif di Tengah Tantangan Global

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Penegakan hukum bakal tarik investor

Di sisi lain, Mirah pun menyoroti soal penegakan hukum yang kuat agar banyak investor-investor, baik itu investor asing maupun investor domestik masuk ke Indonesia.

"Karena kan kasus korupsi ini paling utama nih menjadi isu bagaimana investor itu gak masuk. Jadi ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat investor masuk tidak mau berinvestasi di Indonesia. Satu, kasus korupsi karena kasus korupsi itu luar biasa di Indonesia, peringkat pertama. Kemudian kedua adalah birokrasi yang berbeda bagaimana banyak pengusaha yang perizinannya susah banget ya, kecuali calo, kemudian ketiga adalah pungutan liar," bebernya.

Di samping itu, Mirah mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang pemerintah telah lakukan selama ini seperti subsidi tarif listrik.

"Subsidi tarif listrik itu sangat membantu, sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang menggunakan daya 400-1.300 kWh. Itu cukup sangat-sangat membantu dan harapannya ini masih terus dilakukan sampai akhir tahun 2025," ujar dia.