Kena Tarif Impor 32%, RI Harus Negosiasi dengan AS

Jakarta: Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai pemerintah perlu segera melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat (AS) ketimbang melakukan retaliasi, atau membalas kebijakan tarif dagang tinggi yang diterapkan Negeri Paman Sam.

"Lebih baik negosiasi bilateral dengan AS, daripada melakukan tarif resiprokal. Trump bilang 'terminate your own tariff. Drop your own barriers'. Maka AS pun akan melakukan hal yang sama," kata Fadhil ketika dihubungi, Kamis, 3 April 2025.

Itu menurut Fadhil cukup rasional kendati alasan AS memberikan tarif resiprokal sebesar 32 pesen masih bisa diperdebatkan. Dampak lebih jauh dari kebijakan tersebut juga menurutnya belum dapat dibaca lantaran bergantung pada respons yang dikeluarkan oleh masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Namun setidaknya terdapat dua kemungkinan, pertama, jika negara-negara lain tidak melakukan tit for tat (menghindari perang dagang), maka akan terjadi perdagangan yang lebih adil (fair), mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di AS.

Kemungkinan kedua ialah jika negara yang terkena tarif membalas, maka terjadi perang dagang, dan semuanya akan menjadi lebih buruk. "Tidak akan ada pemenang, mendorong stagflasi dan bahkan resesi," kata Fadhil.
 

Baca juga: Indonesia Kena Tarif Impor Trump 32%, Rupiah Terancam Jeblok ke Rp17 Ribu/USD

(Ilustrasi penurunan perekonomian nasional. Foto: Freepik)
 

Rupiah akan semakin melemah

Karenanya, menurut dia, situasi ekonomi Indonesia ke depan bergantung dari respons yang dikeluarkan pemerintah. Potensi efek paling dekat yang mungkin dirasakan Indonesia ialah pelemahan nilai tukar rupiah.

Itu karena kebijakan tarif resiprokal AS bakal mendorong kenaikan barang yang diimpor dan mengerek inflasi, sehingga menggerus daya beli masyarakat terutama menengah bawah AS.

Jika terjadi kenaikan inflasi, maka The Federal Reserve terpaksa akan menaikkan suku bunganya dan pada akhirnya mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasinya.